oleh

Kenaikan Iuran BPJS Sangat Membebani

LINGGAU POS ONLINE – Pemerintah akan memberlakukan kenaikan BPJS Kesehatan mulai 1 September 2019. Kenaikan ini lebih cepat dari usulan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pada 1 Januari 2020.

Pemberlakuan kenaikan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Menteri Puan mengatakan, sebelum diterapkan, akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pada akhir bulan ini. Setelah Perpers terbit, Kementerian PMK kemudian menerbitkan aturan turunan berupaya Peraturan Menteri Koordinator PMK.

“Akan berlaku mulai 1 September,” ujar Puan di Jakarta, Kamis (29/8).

Puan mengungkapkan, kenaikan besaran iuran telah dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR.

Dengan kenaikan iuran ini, Puan meminta juga dibarengi meningkatkan kinerja manajemen. Dia juga berharap, angsuran kesehatan pelat merah ini tidak lagi mengalami defisit. Dengan demikian, tidak ada lagi suntikan dana dari pemerintah.

Mengenai Penerima Bantuan Iuran (PBI), Puan memastikan tidak akan membebani peserta PBI. Sebab iuran tetap ditanggung oleh pemerintah.

“PBI masih tetap ditanggung pemerintah,” ucap Puan.

Menanggapi kenaikan ini Ketua STKIP PGRI Lubuklinggau, Dr H Rudi Erwandi menilai nominal iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan DJSN maupun Menteri Keuangan terlampau tinggi.

“Kalau benar jadi naik, kami nilai itu sangat drastis. Sangat membebani,” imbuhnya.

Rudi berharap, pemerintah bijak dalam menyikapi kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Hal sama disampaikan Purnomo (45). Sebagai peserta mandiri, dengan tanggungan istri, empat anak, dan seorang asisten rumah tangga jelas membuatnya keberatan.

“Saya bukan hanya menanggung iuran keluarga. Tapi juga keluarga asisten kami yang bantu-bantu di rumah. Jadi sangat memberatkanlah. Kami semua masuk kelas II. Lumayan besar per bulannya. Bisa-bisa nunggak itu,” tutur Pemilik Usaha Warung Soto itu.

Purnomo menyebut dengan iuran yang sangat terjangkau sebelumnya saja banyak peserta yang nunggak iuran, apalagi dengan nominal iuran makin tinggi.

“Tolong pemerintah bijaklah. Jangan memutuskan aturan sekejap mata. Pertimbangkan matang-matang. Dana iuran yang kami bayarkan juga jangan dipakai untuk hal lain, kecuali untuk biaya pengobatan peserta BPJS itu sendiri,” saran dia.

Warga Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I itu berharap anggota DPR RI bisa bersuara menyampaikan aspirasi rakyat, soal keberatan tentang tingginya usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menilai kenaikan BPJS Kesehatan sebagai upaya anggaran BPJS Kesehatan sehat. Oleh karena itu, kenaikan tersebut untuk dijalankan masyarakat dengan disiplin membayar premi.

“Jangan sampai masyarakat minta iurannya rendah, nggak disiplin lagi, terus mintanya BPJS Kesehatan tidak defisit,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (29/8).

Sebelumnya kenaikan diusulkan Menteri Sri Mulyani menuai penolakan dari kalangan anggota dewan. Sebab kenaikan itu dinilai terlalu tinggi sehingga akan memberatkan masyarakat yang pada akhirnya akan malas untuk membayar premi.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran kelas Mandiri I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Usulan Sri Mulyani lebih tinggi ketimbang usulan dari Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN). Usulan DJSN, yaitu untuk kelas I menjadi Rp120 ribu, kelas II menjadi Rp75 ribu dan kelas II di angka yang sama, Rp42 ribu.

“Setiap kenaikan apapun yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Jadi saya tidak sepakat kalau kenaikannya mencapai Rp100 persen,” terang Anggota Komisi XI, Ichsan Firdaus di Jakarta, Selasa (27/8).

Dengan alasan itu, dia meminta pemerintah untuk mengkaji lagi kemampuan masyarakat di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang bergejolak ini.

“Perlu dilihat apakah masyarakat mampu atau tidak. BPJS Kesehatan kan bersaing dengan perusahaan asuransi swasta,” kata dia.

Sementara Anggota Komisi IX dari fraksi PKB, Mafirion meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

“Karena kenaikan iuran akan sia-sia tanpa adanya perbaikan tata kelola sebagai pelayanan publik,” ucap dia.

Adanya kenaikan iuran ini karena defisit BPJS Kesehatan tahun ini yang semula diperkirakan sebesar Rp28,3 triliun, ternyata lebih besar yakni mencapai Rp32,8 triliun. Perhitungan defisit tersebut dilihat dari defisit tahun 2018 yang menapai Rp9,1 triliun. (fin/lik)

 

Komentar

Rekomendasi Berita