oleh

Kenaikan Iuran BPJS Potensi Bebani Pemda

LINGGAU POS ONLINE – Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN. Kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Iuran kelas I yang saat ini Rp80 ribu akan menjadi Rp160 ribu dan iuran kelas 2 dari Rp55 ribu akan menjadi Rp110.000.

Lalu, bagaimana dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III?

Ternyata masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan Menteri Keuangan yang menginginkan tarif iuran kelas III yang tadinya Rp25.500 diusulkan naik jadi Rp42 ribu per orang.

DPR dengan tegas meminta pemerintah melakukan pembersihan data sebab terjadi karut-marut data. Selain itu kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III juga dinilai akan membebani masyarakat bawah.

Menanggapi kebijakan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, Cik Wi mengungkapkan jika kenaikan tarif BPJS Kesehatan kelas III disetujui maka akan membebani Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, di Kota Lubuklinggau ini saja 90 persen dari warga iurannya ditanggung Pemda.

Bahkan saat ini dijelaskan Cik Wi, tinggal lebih kurang 5.000 warga Kota Lubuklinggau kurang mampu yang belum ter-cover BPJS.

“Jadi jelas membebani, karena uang yang kita bayar ke BPJS akan bertambah pastinya,” tegas Cik Wi, kemarin.

Untuk itu pihaknya berharap ketika usulan ini direalisasikan, BPJS harus memberikan pelayanan dengan baik. Seperti jangan sampai ada obat atau penyakit yang tidak bisa diklaim oleh BPJS. Lalu ketika peserta BPJS yang dirawat dibatasi harinya, baru bisa rawat inap kembali.

“Selain itu sistem rujukan saat ini masih membebani masyarakat, seperti harus ke RS tipe C dulu baru bisa ke Tipe B. Seperti masyarakat kita yang menderita kanker bisa langsung dirujuk ke Tipe B, jangan harus ke Tipe C dulu. Ini akan menghambat masyarakat kita, untuk segera ditangani. Hal-hal seperti ini harus tidak ada lagi, ketika peserta sudah membayar iuran sesuai yang diusulkan,” tegasnya.

Hal sama disampaikan dr Marhendra. Di laman media sosial Facebook miliknya, dokter yang pernah jadi Kepala Dinkes Kabupaten Muratara itu tak habis pikir soal rencana kenaikan iuran BPJS.

“Bukankah sebagian (besar) peserta BPJS adalah PBI baik dari APBN maupun APBD yang artinya masih pakai uang negara juga yang membiayai BPJS,” tulisnya.

Hal sama disampaikan Utami. Ia menjelaskan, 5 tahun ini ia cukup aktif membayar iuran BPJS Kesehatan. Saat dengar ada kabar bakal ada kenaikan iuran, ia jadi ingin berhenti jadi peserta BPJS.

Utami mengaku galau. Apakah ia akan lanjut jadi peserta, atau berhenti saja.

76.468 Peserta BPJS Jadi Tanggungan Daerah

Sementara Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Rejang Lebong yang membawahi Bengkulu Utara, Kepahiang, Lebong dan Rejang Lebong masih menunggu regulasi dari pusat.

“Sejauh ini kami masih menunggu regulasi Perpres. Masih wacana,” tutur Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Ahmad Saibul Wafa, Selasa (3/9).

Sembari menunggu wacana itu, katanya, untuk tarif iuran saat ini masih menggunakan tarif lama.

Ahmad memaparkan, untuk jumlah peserta PBI di wilayah kerjanya per 31 Agustus 2019 ada 76.468 warga miskin yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar dengan APBD kabupaten/kota. Sementara 324.742 peserta yang dibiayai oleh APBN.

Sementara Sekretaris Daerah Rejang Lebong RA Deni menanggapi wacana kenaikan tarif BPJS itu, jika sudah keputusan pusat, maka akan tetap harus dilaksanakan.

Laporan Riena Fitriani Maris/Syamsul Ma’arif

Rekomendasi Berita