oleh

Kemenkes Baru Pantau 6 Persen Pengadaan Alkes

KPK Beri Empat Catatan

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek beserta sejumlah stafnya menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/1). Kedatangannya untuk membahas soal peningkatan tata kelola e-katalog pengadaan alat kesehatan (alkes).

Nila memaparkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meminimalisir terjadinya korupsi pengadaan alkes. Kerja sama tersebut berbuah sistem pembelian alkes secara elektronik (e-katalog). Meski demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan katalog berbasis digital tersebut.

“Hambatannya, seperti meningkatnya konsumsi obat generik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga memang juga pengaturan-pengaturan termasuk pembelian alat kesehatan ini harus diatur dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.

Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti hasil kajian dan analisis Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK terkait pencegahan korupsi pengadaan alkes. Pihaknya akan melakukan uji coba empat poin hasil kajian Litbang KPK pada 2020 mendatang. “Kita akan melakukan berapa uji coba. Diharapkan (hasil kajian Litbang KPK) baik untuk obat maupun untuk beberapa alat alkes,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mencatata ada empat poin tindak lanjut hasil kajian yang disarankan kepada Kemenkes soal pedoman penangan kecurangan JKN.

Pertama, percepatan implementasi e-katalog alkes. Lalu, merevisi Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Revisi ini dikebut, pasalnya KPK menemukan adanya pemborosan alkes. Seperti, alat tidak tepat spesifikasi, hingga toperator yang tidak sanggup menjalankan alat. Maka, Pahala mendorong Menkes untuk merevisi aturan tersebut.

“Sehingga daerah tahu pasti apa yang dibutuhkan spesifikasinya, jumlahnya berapa serta kelengkapan apa yang dibutuhkan untuk alat kesehatan itu,” kata dia.

Ketiga, peningkatan SDM pengawasan pengadaan alkes. Pasalnya, KPK telah mengendus bahwa Kemenkes hanya melakukan pengawasan pada enam persen dari keseluruhan alkes. Selain itu, hanya 15 persen sarana yang diinspeksi serta 20-25 persen produk yang terkalibrasi.”Ini karena SDM. Kita sarankan perbaikan di tingkat kementerian untuk lebih mengefektifkan pengawasan alat kesehatan,” imbuhnya.

Terakhir, perbaikan regulasi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Pahala mengungkap, PNPK selama ini menjadi rujukan prosedur penanganan pasien. Namun, para pelayan kesehatan masih rentan melakukan kecurangan. “Sebelum kita sebut itu kecurangan harus jelas dulu standarnya. Kita ingatkan kembali untuk segera lengkapi PNPK di samping beberapa regulasi lain yang kita rujuk ke WHO,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, sektor pengadaan alkes menjadi perkara paling banyak di antara 55 kasus korupsi di bidang kesehatan.”Itu sebabnya dibuat penelitian khusus. Apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Sudah disepakati dalam waktu dekat rencana aksi ini harus dibuat,” ujarnya.

Terpisah, perwakilan LKPP, Diah mengakui siap melakukan pembenahan tata kelola e-katalog alkes. Tak hanya katalog sektoral, pihaknya juga akan menyediakan katalog lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah demi meminimalisir potensi korupsi.”Kami berharap dengan adanya katalog sektoral ini pengelolaan alkes akan menjadi lebih baik,” katanya. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita