oleh

Keluarkan Kebijakan Ngawur, Menkes Didesak Mundur

JAKARTA -BPJS Kesehatan kembali bikin polemik di masyarakat setelah sebelumnya menuai pro dan kontra terkait kebijakan regulasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang ketentuan urun biaya dan selisih.

”Jadi, sistemnya itu, saat ada korban datang ke rumah sakit dan melakukan klaim, sementara korban tadi diduga kecelakaan lalu lintas, maka BPJS Kesehatan akan laporkan ke Jasa Raharja. Data korban sudah langsung masuk ke Jasa Raharja,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Amos Sampetoding di Jakarta, Rabu (30/1).

Kesempatan yang sama, Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Budi Wahyudi menambahkan, begitu data korban masuk ke database, kemudian pihak Jasa Marga menugaskan sejumlah orang untuk melakukan investigasi soal kebenaran kecelakaan. Setelah dipastikan kebenaran ada korban keelakaan baru kemudian korban akan dijamin oleh Jasa Raharja.

”Dengan begitu penjaminan yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Saat memang ada yang kecelakaan itu bukan kami yang menjamin tapi Jasa Raharja. Hal ini sama dengan yang kami lakukan pada BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Budi.

Nah, menurut Budi, dengan kerjasama ini ada efisiensi terhadap pembayaran jaminan. Selain itu, juga mengurangi kecurangan yang dilakukan masyarakat.

Aturan baru ini, kata Budi, masyarakat tidak perlu khawatir lama ditangani. Karena melalui sistem online akan sangat cepat terdata dan selanjutnya akan diproses.

”Kadang ada masyarakat yang dia kecelakaan, tapi klaim pakai BPJS Kesehatan. Lalu, nanti juga klaim ke Jasa Raharja. Nah ini bisa diatasi dengan adanya sistem integrasi data secara online,” ujar Budi.

Menanggapi regulasi baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kebijakan tersebut tidak pro pada masyarakat kelas bawah.

”Ini kebijakan ngawur namanya. Emang ada orang yang mau celaka? jadi jangan alasan defisit tapi konsumen makin ditindas, dipangkas hak-haknya,” ujar Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN),” Rabu (30/1).

Karena itu, Tulus mendesak agar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sgera mundur dari jabatannya sebagai seorang menteri. Sebab selama ini kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

”Menkes saja yang mundur, karena ini atas dampak kebijakannya,” pungkas Tulus.(din/fin)

Rekomendasi Berita