oleh

Keluarga Penerima Manfaat BSP di Musi Rawas Menurun 8.784 KPM

LINGGAUPOS.CO.ID – Berdasarkan surat dari Kementrian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sembako Pangan (BSP) tahun 2021, berkurang hingga 8.784 KPM menjadi 29.516 KPM dibanding tahun sebelumnya mencapai 38.300 KPM.

Kepastian tersebut disampaikan langsung Kepala Dinsos Mura, Agus Susanto malui Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hj Lismawati Rabu, (13/1/2021).

Menurutnya, pengurangan tersebut dikarena 13 faktor yang ditetapkan oleh Kemensosol.

“Berdasarkan surat dari Kemensos tertanggal 7 Januari 2021, dan dari data yang diambil dari Pusdatin Kemensos, untuk data warga penerima BSP berkurang sangat signifikan. Dimana per Desember 2020 kita mempunyai KPM BSP sebanyak 38.300 KPM, namun di 2021 ini hanya keluar 29.516 KPM. Jadi ada pengurangan KPM sebanyak 8.784 KPM,” kata Hj Lismawati.

Dikatakannya, adapun 13 faktor yang mempengaruhi pengurangan KPM BSP tersebut, mulai dari tidak ada kesamaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana hal itu terjadi pada saat pengentrian DTKS, terkadang penulisan NIK yang tidak pas. Kemudian, ganda ID ART, dimana satu KK mendapat dua program yang sama.

“Jadi dihapus satu program. Sebab tidak boleh satu KK menerima dua program, kecuali PKH dan BPNT. Jadi masyarakat menerima PKH diwajibkan mendapat BPNT. Faktor, ketiga karena ganda ID keluarga, kadang sudah berkeluarga tapi belum pisah,” ucapnya.

Selanjutnya lanjut ia, terjadinya ganda identik. Dimana NIK KPM yang sama dan keluar dua nama yang berbeda. Kemudian ganda keluarga cek Pusdatin, karena hubungannya dengan admininduk. Ini yang membuat Pusdatin memilah. Termasuk ganda NIK, Kecamatan  Kelurahan dan DTKS. Masalahnya waktu pengentrian yang sempit dan petugas kita kualahan.

“Kemudian, non aktif DTKS. Seperti dulu pernah masuk DTKS tapi ada perubahan DTKS tidak masuk lagi. Kemudian non aktif Dukcapil, yang setiap enam bulan di upgrade. Ini menjadi polemik dan terus diperbaiki. Termasuk juga KKS yang tidak terdistribusi, maksudnya KKS masih di bank. Kita masih banyak, kemungkinan yg bersangkutan sudah pindah, nama dan NIK KPM berbeda,” jelasnya.

Dikatakannya, kemudian NIK KPM yang tidak valid. Untuk itu, Dinsos Mura sudah berkejasama dengan Disdukcapil, dan kadang masih ada yang tidak valid. Ini masih ada terus dilakukan perubahan. Faktor selanjutnya yakni tidak melakukan transaksi flat, dimana bantuan sering tidak ambil. Biasanya waktunya tiga bulan, kalau tidak diambil kembali ke kas negara. Akhirnya dinonaktifkan.

Ditambahkannya, untuk pencairan BSP sendiri dilakukan setiap bulan, dimana setiap KPM mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu yang harus dibelikan sembako yang mengandung karbohidrat sesuai kebutuhan pokok, diluar pabrikan. Protein hewani, seperti ayam, daging telur dan ikan, serta protein nabati seperti kacang-kacangan.

“Kalau di 2020 pencairan dilakukan diatas tanggal 10 setiap bulan. Tapi di 2021 ini, sesuai petunjuknya pada 5 Januari sudah bisa disalurkan. Penyaluran melalui e-Warung,” ungkapnya.

Dengan adanya pengurangan jumlah KPM yang terlalu signifikan. Maka dia mengaku, hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk itu, pihaknya kompak bersama Kabupaten/Kota lainnya untuk membawa masalah tersebut ke pemerintah pusat.

“Karena tidak hanya Kabupaten Mura, tapi hampir seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami pengurangan KPM BSP. Kita teruskan dan adukan ke Mensos untuk mencari solusinya. Memang, kalau sekarang belum ada pengaduan, karena proses pencairan baru disampaikan,” tutupnya. (*)

Rekomendasi Berita