oleh

Kejari Lahat Dinilai Mandul

LINGGAU POS ONLINE, LAHAT – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lahat, kemarin siang melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Senin (5/2).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi LSM Peduli Lahat itu menuntut beberapa hal terhadap kinerja Kejari Lahat. Seperti meminta mengusut tuntas laporan pelanggaran hukum di Kabupaten Lahat. Kemudian meminta mengaudit tuntas kinerja Kejari Lahat. Lalu meminta untuk menegakan supremasi hukum di Kabupaten Lahat, dan para demonstran juga meminta agar Kejari Lahat lengser karena dianggap Kejari Lahat mandul.

Ketua GNPK RI Kabupaten Lahat, Tubagus Mauhammad Sukli mengatakan, bahwa Kabupaten Lahat ini sudah rusak akibat banyaknya korupsi yang merajalela. Bahkan dirinya meminta upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya sekedar slogan retorika politik belaka.

“Banyak diantara kita yang bersuara keras anti korupsi, namun prilaku, kebijakan dan tindakannya justru memberi angin segar pada koruptor. Karena penegak hukum justru mengangkangi hukum dengan menjadi pelaku utama korupsi,” katanya.

Tak hanya itu saja, Aliansi LSM Peduli Lahat menganggap Kejari Lahat mandul dalam memberantas korupsi di Kabupaten Lahat.

“Karena itulah kami Aliansi LSM Peduli Lahat menuntut usut tuntas laporan masyarakat yang tidak pernah sampai ke meja hijau, kemudian kami minta Kejari Lahat lengser menjadi Kejari, karena dinilai mandul terhadap penegakan supremasi hukum. Kami minta audit ulang keuangan APBD Lahat tahun 2016/2017. Serta segera tuntaskan perkara Bansos tahun 2011, 2012, dan 2013,” pintanya.

Di tempat yang sama, Ketua NCW Kabupaten Lahat, Dodo Arman mengaku aksi tersebut dilandasi atas keprihatinan terhadap kinerja Kejari Lahat yang tidak bisa mengatasi kasus korupsi di Kabupaten Lahat.

“Setiap laporan yang masuk di Kejari Lahat tidak ada beritanya sampai sekarang. Bahkan kami sudah melakukan audit dan investigasi. Apabila laporan kami ini tidak diusut, maaf, kami akan melaporkan hal ini langsung ke Kejagung,” mintanya.

Sementara itu, Kejari Lahat, H Helmi SH. MH saat menemui perwakilan unjuk rasa mengatakan, laporan yang ia terima dari perwakilan Aliansi LSM Peduli Lahat akan segera ditindaklanjuti.

“Berkas laporan ini kami terima, dan kami akan menindak lanjuti. Tidak hanya itu saja, untuk laporan masalah Dana Desa da juga yang kita kembalikan berkasnya. Karena jika benar akan kita tindak lanjuti, apalagi memang terkait ini ada kendala, sehingga prosesnya agak lama. Dan kita akan gunakan audit dari inspektorat. Begitu juga masalah dana desa kita akan berkoordinasi dengan APIT,” ungkapnya. (02)

Foto: Edwin Agustian/Linggau Pos
Aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Lahat yang digelar Aliansi LSM Peduli Lahat, Senin (5/2)
————-

Tuntutan Aksi Unjuk Rasa LSM Peduli Lahat
-Menuntut Kinerja Kejari Lahat
-Mengusut tuntas pelanggaran hukum
-Meminta mengaudit tuntas kinerja Kejari Lahat
-Meminta menegakkan supremasi hukum
———
\Sumber: Liputan Linggau Pos

 

Kejari Lahat Dinilai Mandul

LAHAT – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lahat, kemarin siang melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Senin (5/2).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi LSM Peduli Lahat itu menuntut beberapa hal terhadap kinerja Kejari Lahat. Seperti meminta mengusut tuntas laporan pelanggaran hukum di Kabupaten Lahat. Kemudian meminta mengaudit tuntas kinerja Kejari Lahat. Lalu meminta untuk menegakan supremasi hukum di Kabupaten Lahat, dan para demonstran juga meminta agar Kejari Lahat lengser karena dianggap Kejari Lahat mandul.

Ketua GNPK RI Kabupaten Lahat, Tubagus Mauhammad Sukli mengatakan, bahwa Kabupaten Lahat ini sudah rusak akibat banyaknya korupsi yang merajalela. Bahkan dirinya meminta upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya sekedar slogan retorika politik belaka.

“Banyak diantara kita yang bersuara keras anti korupsi, namun prilaku, kebijakan dan tindakannya justru memberi angin segar pada koruptor. Karena penegak hukum justru mengangkangi hukum dengan menjadi pelaku utama korupsi,” katanya.

Tak hanya itu saja, Aliansi LSM Peduli Lahat menganggap Kejari Lahat mandul dalam memberantas korupsi di Kabupaten Lahat.

“Karena itulah kami Aliansi LSM Peduli Lahat menuntut usut tuntas laporan masyarakat yang tidak pernah sampai ke meja hijau, kemudian kami minta Kejari Lahat lengser menjadi Kejari, karena dinilai mandul terhadap penegakan supremasi hukum. Kami minta audit ulang keuangan APBD Lahat tahun 2016/2017. Serta segera tuntaskan perkara Bansos tahun 2011, 2012, dan 2013,” pintanya.

Di tempat yang sama, Ketua NCW Kabupaten Lahat, Dodo Arman mengaku aksi tersebut dilandasi atas keprihatinan terhadap kinerja Kejari Lahat yang tidak bisa mengatasi kasus korupsi di Kabupaten Lahat.

“Setiap laporan yang masuk di Kejari Lahat tidak ada beritanya sampai sekarang. Bahkan kami sudah melakukan audit dan investigasi. Apabila laporan kami ini tidak diusut, maaf, kami akan melaporkan hal ini langsung ke Kejagung,” mintanya.

Sementara itu, Kejari Lahat, H Helmi SH. MH saat menemui perwakilan unjuk rasa mengatakan, laporan yang ia terima dari perwakilan Aliansi LSM Peduli Lahat akan segera ditindaklanjuti.

“Berkas laporan ini kami terima, dan kami akan menindak lanjuti. Tidak hanya itu saja, untuk laporan masalah Dana Desa da juga yang kita kembalikan berkasnya. Karena jika benar akan kita tindak lanjuti, apalagi memang terkait ini ada kendala, sehingga prosesnya agak lama. Dan kita akan gunakan audit dari inspektorat. Begitu juga masalah dana desa kita akan berkoordinasi dengan APIT,” ungkapnya. (02)

Komentar

Rekomendasi Berita