oleh

Kejari Empat Lawang Tahan Tesangka Korupsi Satoimo, Dua Tersangka Lagi Menyusul

LINGGAUPOS.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Empat Lawang, Jumat (22/1/2021) menanan MR,  tersangka dugaan korupsi  pengadaan bibit umbi talas bantaeng (Satoimo) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Empat Lawang anggaran 2015, sebesar Rp1,87 miliyar.

Kajari Empat Lawang Asbach melakukan dalam pers rilis mengatakan. “Hari MR langsung kami tahan dan dititpkan di Lapas.”

Dituturkan Asbach didampingi Kasi Pidsus Iwan Setiadi, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan auditnya los artinya negara dirugikan sebesar Rp1,87 milyar serta tidak bersertifikat alias tak sesuai spesifikasi.

Berdasarkan hal itulah pihaknya melakukan penyelidikan dan hasilnya untuk sementara MR sebagai pihak ke tiga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Tersangka diancam dengan pasal  UU Tipikor No 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 penjara,” tuturnya.

Senada disampaikan Kasi Pidsus Iwan Setiawan, kasus ini tunggakan kasus dari 2015 dan baru bisa dituntaskan di 2021.

Untuk sementara baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam waktu dekat akan ada dua tersangka lagi akan ditahan, yakni dari pihak pemberi pekerjaan, yakni instansi BP2KP yang sekarang namanya  adalah Dinas Ketahanan Pangan.

Terpisah Kuasa Hukum Tersangka, Syarkowi Toher,  pihaknya merasa penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini sangatlah janggal.

Pertama, hanya pihak rekanan atau pemborongnya saja uang ditahan. Selain itu juga berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia : 04/Bua.6/HS/SP/XII/2016  9 Desember  pada angka 6, rumusan hukum kamar pidana yang menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konsitusional.

Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat dan Satuan Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit, namun tidak berwenang menyatakan kerugian negara.

“Yang jelas kami berpegangan dan tidak pernah ada pemberitahuan atas kerugian negara yang diserahkan oleh BPK,” terangnya.

Masih kata Syarkowi, yang pasti dalam persidangan nanti kliennya akan membuka langsung siapa saja yang terkait dalam perkara digaan korupsi tersebut. Dan itu sudah tertuang dalam berita acara di Kejaksaan.

“Klien kami akan membuka nama-nama yang terkait dalam perkara ini. Sebab mustahil hanya klien kami yang jadi tersangka, sebab klien kami hanya pihak Rekanan atau pemborong. Mustahil dia bisa bekerja sendiri. Tanpa ada campur tangan dari instansi terkait,” tutupnya.(*)

Rekomendasi Berita