oleh

Kejari Empat Lawang Siap Memanggil Badan Usaha yang Tidak Patuh

Empat Lawang, Jamkesnews, Salah Satu Segmen Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah sehingga kewajiban pemberi kerja memberikan hak nya untuk mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat Undang- Undang nomor 12 tahun 2011 (Pasal 15 ayat 2) dan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 (Pasal 11 ayat 1).
01 Januari 2019 adalah pencapaian cakupan semesta (Universal Health Coverage) sehingga seluruh pekerja dan pemberi kerja wajib menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, dalam pencapaian yang tinggal menyisakan beberapa bulan lagi menuju 01 Januari 2019 BPJS Kesehatan didukung penuh oleh Pemerintah Daerah serta Kejaksaan Negeri di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau yang tergabung dalam anggota Forum Koordinasi.
Forum Koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Ronaldwin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang, dan anggota Forum Koordinas Kabupaten Empat Lawang diantaranya Kasiedatun Kajari Kabupaten Empat Lawang, Kepala Dinas PMPPTSP, Kepala Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Kabid Pengawasan Nakertrans, Pengawas Ketenagakerjaan, pada pertemuan tersebut Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat lawang menyatakan dukunganya dalam pencapaian Universal Health Coverage di Kabupetan Empat Lawang terkhusus segmen Pekerja Penerima Upah.
“Kepesertaan BPJS Kesehatan ini dijadikan Syarat dengan mensosialisasikan dan memanggil satu persatu badan usaha yang memang harus didahulukan, kita siapkan bersama Pemerintah Daerah menjadikan ini kebijakan terutama mengenai kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan apabila tidak ikut maka akan berdampak pada keberlangsungan Izin Usaha” Ujar Ronaldwin.
Pada pertemuan tersebut lebih diarahakan mengenai penegakan syarat kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan terutama pada pengurusan Perizinan Badan Usaha baik ditegaskan dalam Peraturan bupati atau dalam bentuk surat kepada pemerintah daerah.
“Dalam waktu dekat, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau mohon izin bersama Perizinan Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan rekonsiliasi Data Badan Usaha terutama untuk yang belum terdaftar dan yang menunggak serta mohon bantuan kepada Kejaksaan Negeri untuk bekerja sama mengundang Badan Usaha tersebut” tutup Eka susilamijaya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang menyatakan siap memanggil Badan Usaha berdasarkan surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh BPJS Kesehatan. (rls)

Rekomendasi Berita