oleh

Kejar 30 Akun Penyebar Hoaks

JAKARTA – Bareskrim Mabes Polri tengah memburu 30 akun media sosial yang diduga menyebarkan kabar bohong (hoaks) terkait datangnya tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 yang telah dicoblos. Ini sejalan dengan data yang telah diserahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan penyebar hoaks surat suara tidak sebatas menetapkan HY dan LS dalam kasus ini.

“Hingga saat ini inisiator dan produsen hoaks belum juga diketahui. Kita terus melakukan penelusuran, setelah mendapat data tambahan dari Kemenkominfo,” terangnya, Minggu (6/1).

Tidak hanya, akun yang terindikasi menyebar hoaks, pihaknya pun tengah mendalami identitas sumber suara dalam video hoaks surat suara tercoblos.

“Rekan-rekan di Laboratorium Forensik masih bekerja. Ya tunggu saja nanti hasilnya, sembari kita mengembangkan informasi lain yang sudah kami dapatkan termasuk data dari Kemenkominfo,” paparnya.

Terpisah Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan setelah peredaran kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden 2019 yang sudah dicoblos di media sosial dan aplikasi pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan identifikasi dan penelusuran akun serta sebaran hoaks itu.

Nah, hasil identifikasi menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23.35 WIB. Informasi tentang adanya tujuh kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional.

Kemenkominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis dari Mesin AIS Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika itu kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hari Kamis (03/1) pukul 15.00 WIB.

“Totalnya ada 30 akun yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut. Termasuk Andi Arief,” ungkap Setu kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Ditambahkannya, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi No.19 tahun 2016 ditegaskan setiap prang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dijerat hukum.

“Maka, pihak berwajib yang akan melihat delik tadi. Apakah ini menyentuh pada pasal yang dimaksu, apakah memenuhi keseluruhan unsur tadi. Kualifikasi penegak hukum. Karena mendistribusikan berita hoaks yang merugikan banyak orang juga bisa dijerat hukum,” terangnya.

Sekali lagi, lanjut dia, Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan seluruh pengguna aplikasi pesan instan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. “Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten,” himbaunya.

Terpisah, politikus Partai Demokrat Andi Nurpati Baharuddin membela koleganya, Andi Arief soal isu tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Dia menganggap Andi tidak menebar fitnah.

“Begini ya, coba Anda cermati kata demi kata dari Andi Arief itu. Saya kira tidak fitnah, karena ada kata harap dicek. Kita sendiri khususnya KPU harusnya berterima kasih atas informasi yang disampaikan, kata mantan dosen luar biasa di IAIN Raden Inten Bandarlampung itu.

Andi menilai sebetulnya banyak orang yang sudah membaca informasi tersebut. Bahkan dalam rekaman yang beredar lebih transparan maksudnya yaitu sudah dicoblos salah satu gambar Capres-Cawapresnya. “Lho maka saya sebutkan tadi, Andi bilang dalam Twitter-nya tolong dicek,” timpalnya.

Mantan Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung mengaku sejak awal tidak percaya soal isu adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut. “Karena saya tahu proses pencetakan surat suara dan beberapa tahapan lain belum selesai,” tandas mantan komisioner KPU RI itu.
Sementara itu, Tim Kampanye Jokowi-Maruf, Irfan Pulungan, mengingatkan bahwa Andi Arief pernah menjadi pejabat selama 10 tahun di kekuasaan. Karena itu, dia ragu jika yang bersangkutan tidak mengetahui proses produksi surat suara itu, apakah sudah diproduksi atau belum.

“Saya yakin dan percaya, para pemimpin dan elite partai itu tahu, di pilpres dan pileg, surat suaranya belum diprodusksi oleh KPU,” ungkap Irfan.

Pendapat berbeda disampampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPM) Neta S. Pane. Ia menyebut penangkapan dua penyebar hoaks tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang timpang.

“Kedua penyebar hoaks itu orang kecil. Lalu, bagaimana dengan yang orang besar, seperti politikus dan lainnya,” katanya.

IPM meminta Polri dalam menangani kasus tersebut lebih adil. Tokoh semacam Andi Arief yang juga dinilai turut menyebarkan hoax tersebut mengapa hingga saat ini belum diperiksa atau ditangkap. “Terang kita minta jangan melakukan diskriminasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, hoaks surat suara tercoblos ini membuat sejumlah pihak meradang. Ketua KPU Arief Budiman dan Mendagri Tjahjo Kumolo sampai mendatangi Bareskrim untuk meminta proses hukum terhadap produsen dan penyebar hoaks.

Sementara Andi Arief dalam akun Facebook-nya menegaskan, dirinya akan melaporkan ke Arya Sinulinga orang dekat Hari Tanoe, Sekjen PDIP Hasto, Ali Ngabalin, Guntur Romli, PSI dan tim TKN ke Bareskrim. “Saya akan geruduk juga dengan baik-baik rumah mereka untuk saya jemput memudahkan tugas polisi. Saya sudah buat tim,” tegasnya.

Perlakuan, lanjut mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik itu harus sama. “Itu namanya keadilan. Saya sudah mencatat alamat seluruh rumah pemfitnah saya. Saya mohon izin pak polisi, saya akan geruduk baik-baik dan menyerahkan ke polisi,” tandasnya. Menurut Andi, ini adalah fitnah.
“Draw saja saya tidak mau. Semua harus tahu batas, batas marah dan batas kebaikan. Anda bisa marah, orang lain juga demikian,” tandasnya. (fin/ful)

Rekomendasi Berita