oleh

Kejagung Tunggu Polri Terkait Kasus Gunawan Jusuf

JAKARTA – Pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gunawan Jusuf oleh Kejaksaan Agung memasuki babak baru.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan kronologis pengembalian SPDP ke penyidik Bareskrim Polri memiliki dasar yang kuat yakni surat Nomor B-4776/E.4/Euh.1/112018 tanggal 21 November 2018 perihal pengembalian SPDP atas nama tersangka Gunawan Jusuf.

Dalam surat tersebut, Lanjut Mukri menjelaskan pengiriman SPDP dari penyidik Bareskrim Polri Nomor B/172/XII/2016/Dittipideksus tanggal 1 Desember 2016 atas nama tersangka Gunawan Jusuf melanggar pasal 372 dan pasal 3 atau pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaiman telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 dam pasa; 3 atau pasal 4 dan atau pasal 5 atau pasal 10 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau pasal 56 KUHP. “SPDP diterima Jaksa Agung Muda Pidana Umum tanggal 13 Febuari 2017,” kata Mukri kepada Fajar Indonesia Network dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (9/1).

Menindaklanjuti SPDP itu, Mukri menuturkan pihakbya telah mengirimkan surat nomor : B-2310/E.4/Euh.1/6/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17) ke penyidik Bareskrim Polri. “Namun hingga saat ini sudah 494 hari hari berkas perkara tahap I tak kunjung dikirimkan penyidik Bareskrim ke Kejaksaan Agung,” jelasnya.

Disinggung soal adanya bahasa yang kesannya Kejaksaan Agung menolak SPDP tersebut, Mukri yang pernah menjabat Wakil Kejaksaan Tinggi DIY Yogyakrta membantah hal tersebut. Menurutnya Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk meonlak SPDP yang dikirimkan penyidik. “kita tidak ada itu menolak SPDP, tapi kita kembalikan setelah 494 hari kita tak terima berkas perkara,” tegasnya.

Dirinya pun mempersilakan Polri untuk mengirim kembali SPDP kasus tersebut kembali ke Kejaksaan Agung dengan atau beserta pengiriman berkas perkara untuk diteliti jaksa peneliti. “tidak masalah kalau mau kirim SPDP kembali, silahkan, tapi berkas perkaranya dikirim juga, kalau tidak dikirim ya kita kembalikan kembali SPDP nya,” tutupnya.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait perkembangan kasus ini hingga pengiriman tim Bareskrim ke Singapura dan Hongkong guna menelusuri aliran dana pencucian uang perkara ini, belum memeberikan jawaban hingga saat ini.

Sementara Komisioner Kejaksaan (KKRI), Barita Simanjuntak menilai pengembalian SPDP oleh Kejaksaan ke penyidik Bareskrim Polri terkait perkara ini bukan menjadi masalah hukum.

Menurutnya, pengembalian SPDP memang terdapat dalam aturan yang berlalu. “jadi kalau satu bu7lan berkas perkara tidak diserahkan penyidik ke jaksa, memang harus dikembalikan SPDP nya agar tidak menjadi tanggungjawab Jaksa,” terangnya.

Sebelumnya, Polri tengah menangani kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan pengusaha asal Singapura, Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf. setelah melakukan penyelidikan penyidik Bareskrim Polri meningkatkan ke tahap penyidikan setelah memiliki bukti kuat.

Selanjutnya penyidik mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Agung, namun berbulan-bulan penyidik tidak melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan Agung, Akhirnya SPDP dikembalikan kejaksaan ke Bareskrim Polri.
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga pernsh mengatakan, pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejagung. Namun, SPDP yang dilayangkan Bareskrim ditolak oleh Kejaksaan Agung tanpa dijelaskan alasannya.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvestasikan dananya ke PT Makindo dengan direktur utama yakni Gunawan Jusuf. Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan dalam bentuk Time Deposit mencapai ratusan juta dolar AS. Namun, dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan tidak juga dikembalikan hingga kini. (lan/fin)

Rekomendasi Berita