oleh

Kejagung Periksa Alex Noerdin Enam Jam

LINGGAU POS ONLINE – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mencari mangsa baru. Kali ini, mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang menjadi targetnya. Ia diperiksa Kejaksaan Agung RI selama lebih dari enam jam terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana hibah pada tahun anggaran 2013.

Alex Noerdin tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu, pukul 09.00 WIB dan keluar pukul 15.25 WIB. Terkait ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan Kejagung sebelumnya, ia mengaku sedang berada di luar kota.

Ketika ditanya tentang kemungkinan statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka, ia hanya menjawab singkat dan enggan menanggapi hal tersebut.

“Jangan ngomong seperti itu,” ucap Alex Noerdin, Rabu (14/8/2019).

Sementara saat ditanya keterlibatannya dalam kasus itu, ia hanya melempar senyum kepada pewarta yang sudah menunggunya dan memasuki mobil untuk meninggalkan Kompleks Kejagung.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy terkait kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD).

Kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun anggaran 2013 pemerintah provinsi menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.

Ada pun penyidik sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka untuk kasus itu, yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan berinisial LPLT dan mantan Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan berinisial I.

Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan.

Terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pencarian dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel tahun 2013 terus berjalan dan semakin jelas persoalannya seperti apa.

“Proses sudah cukup lama, berjalan terus pada saatnya akan semamin jelas persoalannya seperti apa,” kata Prasetyo.

Kasus dugaan korupsi bansos Sumatera Selatan ini sudah lama bergulir sejak 2013. Awal Agustus, tepatnya Kamis (1/8), Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Yusri Effendy, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

“Ya itu (pemeriksaan) bagian dari upaya menangani kasus tersebut, di sini diperlukan,” katanya.

Kasus ini juga sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala BPKAD Sumatra Selatan Laonma Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Ikhwanuddin.

“Pada saatnya akan semakin jelas persoalannya seperti apa, siapa yang harus bertanggungjawab lagi selain yang sudah dihukum dua orang ini. Kasus ini juga telah menyeret nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang diperiksa Kejaksaan Agung pada 2016. “Nanti kembali prinsipnya setiap orang memiliki hak dan kewaiban yang sama di depan hukum,” kata Prasetyo.

Penyalahgunaan dana bantuan sosial itu terungkap setalah audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan beberapa kesalahan, diantaranya, profosal diajukan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan serta pihak-pihak lain secara perseorangan (pribadi) atau bukan organisasi masyarakat.

Kemudian, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil serta menghadiri sejumlah acara yang di luar agenda kedinasan seperti pelantikan kepala desa. (*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita