oleh

Kejagung Bantah Kasus Hoax Surat Suara Mangkrak

JAKARTA – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melimpahkan dua berkas perkara kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui media sosial facebook atasnama dua tersangka BBP maupun MHY ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Namun hingga kini tim jaksa peneliti belum memutusakan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi unsur formil dan materil (P21) atau belum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri memaparkan awal mula terkait berkas berkara tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi.

Pertama Kejaksaan Agung menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Mabes Polri terkait kasus ini tanggal 9 Januari 2019 dengan Nomor B/01/2019/Dittipidsiber tertanggal 3 Januari 2019.

Setelah menerima SPDP, Lanjut Mukri menjelaskan, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa peneliti berkas perkara atau Jaksa P-16.”Tugasnya untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan berupa berkas perkara dari penyidik,” katanya kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, Kamis (24/1).

Dia menjelaskan setelah beberapa waktu lalu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri mengirimkan berkas perkara kasus tersebut atasnama dua tersangka yakni BBP maupun MHY, pada 17 Januari 2019. Menindaklanjuti berkas perkara tersebut, tim jaksa peneliti langsung meneliti berkas perkara tersebut untuk melihat apakah berkas perkara telah memenuhi unsur formil dan materil atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.

“Berkas perkara kedua tersangka tersebut sedang diteliti baik dari segi materil maupun formil oleh tim jaksa peneliti berkas atau jaksa P-16 dari bidang Pidana Umum, jadi masih dilakukan penelitian,” jelasnya.

Jika berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh Tim jaksa peneliti, kata Mukri, maka dilanjutkan dengan penyerahan para tersangka berikut barang-buktinya dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (tahap dua). “Namun jika berkas tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke penyidik Bareskrim dengan petunjuk untuk dilengkapi,” ujarnya.

Dalam berksa perkara tersangka BBP disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedang tersangka MYH disangkakan melanggar pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Sementara, Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Maseei mengapresiasi langkah dan kinerja cepat Bareskrim Polri dan Kejaksaan dalam mengusut kasus yang dapat membuat gaduh dan meningkatkan tensi politik ini.

Pasalnya begitu cepat ketika informasi hoaks tersebut beredar kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Lalu, Kejaksaan yang merupakan jaksa penuntut umum begitu sigap menginformasikan kepada masyarakat bahwa berkas perkara tengah diteliti ole tim jaksa penelit. “Ini artinya aparat penegak hukum bersinergi, sekarang berkas perkara masih dikejaksaan, kita berikan waktu jaksa meneliti berkas,” katanya.

Namun, kata Jerry, jika dalam berkas terungkap adanya motif politik dalam penyebaran informasi hoaks tersebut maka seharusnya kejaksaan berani menuntut para tersangka dengan tuntutan maksimal, pasalnya informasi hoaks tersebut dapat memicu kegaduhan nasional. “ini harus dikawal, kejagung jangan segan segan tuntut hukuman maksimal terhadap pelaku,” jelasnya.

Dia juga berharap Bareskrim Polri dapat mengungkap tuntas kasus ini hingga menangkap siapa sebenarnya dalang di balik layar penyebaran informasi hoaks surat suara tercoblos tersebut. “yang terpenting siapa dalang dibalik layar ini perlu diungkap, agar tidak ada lagi informasi hoaks yang beredar di masyarakat jelang Pilpres,” tutupnya.

Diketahui penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus Hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Keempat tersangka itu yakni MHY, LS, J dan BPP. Tiga tersangka yaitu MHY, LS dan J dalam kasus yang disidik Dittipisiber Bareskrim disangka sebagai penyebar konten hoaks itu. Sedangkan tersangka BBP yang diduga membuat konten berita bohong atau hoaks.

Kasus hoaks tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Namun setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah bohong atau hoaks.(lan/fin)

Rekomendasi Berita