oleh

Kehilangan Kendaraan Dinas, Lima Orang ASN Wajib Ganti Rugi

LINGGAU POS ONLINE – Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat Majelis Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi (TPTGR) di Op Room Dayang Torek, Selasa (15/10/2019).

Inti dari rapat ini adalah membahas persoalan ganti rugi kehilangan kendaraan dinas milik Pemkot Lubuklinggau yang dipakai oleh ASN.

Menurut Sekda semestinya motor yang dipakai ASN harus diasuransikan. Hal ini merupakan pembelajaran bagi para ASN agar lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dinas.

Melalui harga perolehan, harga berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel No. 33 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dan harga pasar, akan memutuskan tuntunan perbendaharaan tuntunan ganti rugi (TPTGR) atas kendaran dinas dan barang investaris kantor yang hilang.

ASN yang mengalami kehilangan kendaran dinas dan diminta ganti rugi sebanyak lima orang, yakni.

  1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, H Purnomo. Kendaran yang hilang berupa motor Honda NF 100 SL Tahun 2007 BG 6368 HZ.
  2. Kepala SD Negeri 11 Kota Lubuklinggau, H Iswandi Hasan (kendaraan yang hilang berupa motor Honda NF 100 SLD Tahun 2006).
  3. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Lubuklinggau, Kholid kendaraan yang hilang berupa Honda Supra X 125 tahun 2013 BG 6713 HZ.
  4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau, Rachman, kendaraan yang hilang berupa motor Honda NF 11B2D1 M/T tahun 2013.
  5. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya Perempuan, Nasriwan kendaraan yang hilang berupa motor Suzuki Smash tahun 2005 BG 3082 HZ.

Dari segi kronologi kejadian melalui berbagai pertimbangan yang ada, diputuskan H Purnomo dikenakan ganti rugi senilai Rp4.125.000 dengan angsuran Rp171.875 per bulan selama 24 bulan.

Kemudian H Iswandi dikenakan Rp3.750.000 dengan angsuran Rp156.250 per bulan selama 24 bulan. Kholid dikenakan Rp6000.000 dengan angsuran Rp250.000 perbulan selama 24 bulan.

Rachmad dikenakan Rp5.625.000 dengan angsuran Rp243.375 perbulan selam 24 bulan dan Nasriwan dikenakan Rp1.875.000 dengan angsuran Rp78.125 perbulan selama 24 bualn.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ASN yang bersangkutan tidak dapat melunasi maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perudangan-undangan yang berlaku. (*)

Sumber: Diskominfo Lubuklinggau

Rekomendasi Berita