oleh

Kebakaran Hutan Makin Menggila

LINGGAU POS ONLINE – Mendesak. Tim asistensi untuk Polda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Tim ini hari ini sudah bergerak semuanya untuk mengecek dan mengevaluasi sejauh mana penanganan karhutla di tiap-tiap provinsi,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin (14/8).

Ia menuturkan setiap langkah penanggulangan karhutla, baik dari pencegahan mau pun penegakkan hukum dievaluasi setiap bulan. Apabila ditemukan kendala dari daerah, misalnya, personel atau sarana prasarana kurang, Mabes Polri akan memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan.

“Kemudian apabila ada penegakan hukum terkait masalah korporasi ada kesulitan dalam proses penegakan hukum, Mabes Polri, Direktorat Tipidter akan melakukan asistensi kepada tim yang menangani,” ujar Dedi Prasetyo.

Untuk penegakan hukum, sejauh ini sudah sebanyak 68 kasus dengan 60 tersangka dan satu korporasi yang ditangani Polda Riau. Selain itu, pihaknya terus mewaspadai musim kemarau yang panjang karena El Nino karena dikhawatirkan titik panas akan meningkat.”Dikhawatirkan September-Oktober menjadi puncak dati musim kemarau El Nino. Itu terus kami antisipasi di bulan-bulan yang punya tingkat kekeringan yang sangat,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tugas anggota TNI dan Polri saat ini tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, melainkan juga turut terlibat dalam mengatasi masalah pemberantasan radikalisme dan kebakaran hutan lahan karhutla.

Ini disampaikannya saat pembekalan kepada 1.189 perwira TNI dan Polri yang tergabung dalam Program Kegiatan Bersama Kejuangan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Cipulir Jakarta Selatan, kemarin.

“TNI dan Polri bukan hanya menjaga pertahanan dan keamanan bangsa, tapi juga mengatasi masalah-masalah bangsa, seperti radikalisme apakah itu di Poso, Papua dan beberapa tempat lain. Juga kalau terjadi bencana, yang di depan adalah TNI dan Polri seperti kemarin Panglima dan Kapolri ditugaskan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan,” tegas JK.

Setiap tahap pendidikan tinggi yang ditempuh perwira TNI dan Polri, lanjut Wapres, menjadi kesempatan bagi seluruh anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga pertahanan, keamanan dan ketertiban negara.

“Maka dibutuhkan berbagai syarat dan upaya, disamping kemajuan yang banyak di bidang ekonomi, juga dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. TNI tugasnya ialah jadi pertahanan bangsa ini dan polri bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan negeri ini,” jelasnya.

Pendidikan tinggi tersebut diikuti antara lain oleh 150 anggota TNI dari Sesko TNI, 62 perwira Polri dari Sespimti, 328 perwira Seskoad, 302 perwira Seskoau dan 30 siswa pascasarjana.

Sementara itu, Polda Riau menyatakan telah menetapkan 31 tersangka perkara kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) di Bumi Lancang Kuning itu sepanjang 2019 ini dengan luas lahan yang disegel dalam proses penyidikan mencapai 373 hektare. “Sampai hari ini, Polda menangani 31 perkara Karhutla. Ada 30 tersangka perorangan dan satu korporasi, yakni PT SSS,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.

Ia menjelaskan untuk perkara Karhutla perorangan ditangani oleh masing-masing kepolisian resort di wilayah tersebut, sementara khusus korporasi langsung ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Dia merincikan, Polres Indragiri Hilir menangani satu tersangka dengan luas lahan terbakar 40 hektare, Polres Indragiri Hulu menangani tiga tersangka dengan luas lahan terbakar lima hektare.

Selanjutnya Polres Bengkalis menangani lima tersangka dengan luas lahan terbakar 110.75 haktare dan Polres Pelalawan menahan dua tersangka dengan luas lahan terbakar 35,9 hektare. Lalu Polres Rokan Hilir menangani tiga tersangka dengan luas terbakar 7,05 hektare.

Kemudian, Polres Dumai menahan lima tersangka dengan luas lahan terbakar 12,5 hektare, Polres Siak dua tersangka dengan lahan terbakar 3,5 hektare dan Polres Kepulauan Meranti dua tersangka dengan luas lahan 3,2 hektare.

Selanjutnya Polres Kampar satu tersangka dengan luas lahan terbakar dua hektare, dan Polres Kuantan Singingi tiga tersangka dengan lahan dua hektare. Terakhir Polresta Pekanbaru tiga tersangka dengan luas lahan 1,25 hektare. Proses penanganan hingga saat ini dalam tahap penyidikan ada 16 kasus, dalam tahap I ada satu kasus. “Sebanyak 13 kasus sudah tahap II ke kejaksaan,” ucap Sunarto.

Sementara khusus untuk PT Sumber Sawit Sejahtera yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka awal Agustus 2019 kemarin masih terus dilakukan penyidikan. PT SSS merupakan perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Penetapan sebagai tersangka itu setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan memastikan telah menemukan cukup bukti.

Luas lahan perusahaan yang terbakar mencapai 150 hektare. Hasil penyidikan terungkap jika lahan konsesi terbakar akibat kelalaian pihak perusahaan. Sejumlah direksi perusahaan mulai dari Direktur Utama hingga pimpinan perusahaan lainnya turut dimintai keterangan. Hanya saja, Polda Riau belum menetapkan pihak perusahaan yang harus bertanggungjawab atas kelalaian itu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan mengatakan penyelidikan kebakaran yang terjadi di PT SSS berlangsung sejak awal Februari 2019 lalu.

Gidion mengakui bahwa proses penyelidikan hingga peningkatan status ke tahap penyidikan perkara Karhutla melibatkan korporasi tersebut membutuhkan waktu lama. Hal itu disebabkan polisi harus benar-benar memperhitungkan konstruksi hukum secara matang, termasuk mempelajari data hingga keterangan dari saksi ahli.

Dia menjelaskan penetapan tersangka korporasi untuk yang pertama kalinya pada 2019 ini berawal dari laporan adanya lahan konsesi yang terbakar di perusahaan tersebut.

Polda Riau selanjutnya melakukan pemeriksaan ke lapangan, termasuk mempelajari data yang terekam melalui citra satelit. Selain itu, selama penyelidikan Ditreskrimsus Polda Riau juga memintai keterangan dari perusahaan yang diwakili Direktur Utama berinisial EE dan direksi lainnya berinisial OH dan SG. “Dari asesmen itulah kemudian didapat ternyata perusahaan lalai,” pungkasnya. (*)

Sumber : Fajar Indonesia Network

Rekomendasi Berita