oleh

Kasus Penjualan Satwa Ilegal Meningkat

300 RIBU SPESIES TERANCAM PUNAH

JAKARTA – Tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar kian masif. Parahnya, modus operandi pun semakin canggih. Untuk memberantas kejahatan tersebut diperlukan strategi sebagai ujung tombak menuntut pelaku kejahatan di persidangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi menegaskan dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar membutuhkan jaksa-jaksa yang handal dalam penanganan perkaranya maupun tenaga pengajarnya.

Indonesia, lanjut dia memiliki proporsi kekayaan keanekaragaman spesies yang tertinggi termasuk 17 persen spesies burung, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptil dan amphibi. Sisanya 25 persen spesien ikan, 33 spesies serangga dan 10 persen spesies tanaman berbunga.

“Karena itu Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity terpenting di dunia,” katanya saat membuka pendidikan dan latihan Training of Trainers (ToT) Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Diperkirakan sebayak 300.000 spesies satwa liar atau sekitar 17 persen satwa di dunia terdapat di Indonesia. Saat ini spesies-spesies satwa liar tersebut mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan, diantara akibat pemburuan dan perdagangan ilegal.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Majalah Economist tahun 2014, perdangan ilegal satwa liar merugikan dunia sebesar $ 10 miliar pertahun. “Perdangan ilegal satwa liar merupakan pasar gelap kelima tersebsar didunia setelah narkoba, produk-produk imitasi, perdangan manusia dan penyelundupan minyak,” tegasnya.

Dikatakan Untung, perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp9 triliun pertahun, Sementara itu kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai Rp598-Rp77,9 triliun atau setara US $ 60,7- US $ 81,4 miliar selama tahun 2003-2015.

Pemburuan dan perdangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spisies tertentu. “Mengganggu ekositem, penyebaran penyakit, hilangnya kearifan lokal, serta beban lokal serta beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional,” ujarnya.

Tingginya tingkat kepunanhan satwa telah membuat isu ini menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional, Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tahun 2010 sebagai tahun internasioanl keanekaragaman hayati.

PBB juga menetapkan tahun 2011 sampai dengan 2020 sebagai dekade keanekaragaman hayati dan menetapkan tujuan dan target strategis keanekaragaman hayati untuk tahun 2020. Melalui pernaytaan dan renacan aksi ini, kata Untung, PBB mengajak negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia bersama-sama menjaga kekayaan alam yang tidak dapat tergantikan.

Kondisi ini tentu mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, menghentikan dan akhirnya mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati di muka bumi. “Hal ini meruapakn salah satu tanda pentingnya keanekaragaman hayati dan keseriusan masyrakat internasional untuk nmenyelamatkan keanekaragaman hayati yang semakin terncam punah,” tegasnya.

Marak, tindak pidana perdagangan dan perburuan satwa liar dan semakin canggihnya modus yang dipergunakan antara lain melalui media online, baik melalui platform E-Commerce maupun media sosial lainnya, serta kaitannya dengan tindak pidana lain, misalnya tindak pidana pencucian uang, kepabeanan, tentu saja membutuhkan jaksa-jaksa yang handal baik dalam menangani perkara maupun tenaga pengajar.

Badan Diklat Kejaksaan, kata Untung, yang merupakan lembaga sub kordinat Kejaksaan Agung yang berfungsi untuk melatih dan membina mental dan kemampuan profesional semua unit kejaksaan.

Maka, Badiklat bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP) menyelenggarakan training of trainer (ToT) penangan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. “Ini bertujuan untuk menambah wawasan, profesionalitas serta pengetahuan dan pemahaman jaksa mengenai penanganan perkara tersebut,” tutupnya.

Di tempat yang sama Kepala Diviis Kehutaan dan Lahan ICEL Rika Fajrini mengatakan berdasarkan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) trend kasus kejahatan satwa liar dilindungi di Indonesia terus meningkat tajam .

Berdasarkan data Wildlife Crime Unit WCS IP, jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat dari 106 kasus pada 2015 kemudian menjadi 120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus dan tahun ini saja tercatat sudah ada 35 kasus konflik satwa.

Hal tersebut diungkapkan saat pemaparan catatan akhir tahun 2018 kelompok kerja konservasi:Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati, di Jakarta, Jumat (14/12) lalu. Kegiatan satwa dari 2015 ke 2017 yang paling tinggi adalah perdagangan.

Dari 2015 sampai 2017 terdapat pergeseran yaitu 2015 sampai 2016 perdagangan online mulai menurun dan perdagangan konvensional meningkat. Tetapi di 2016 hingga 2017 perdagangan online yang tadinya turun kembali meningkat.

“Fakta kenaikan kasus tersebut lantaran karena penegakan hukum yang diimbangi dengan kemampuan sumber daya atau bahkan upaya konservasi berhasil, pungkasnya. (lan/fin/ful)

Rekomendasi Berita