oleh

Kasus Mafia Tanah Tuntas 2019

JAKARTA – Persoalan kasus sengketa dan konflik pertanahan menjadi terus menghatui masyarakat. Permainan yang biasanya dilakukan oknum atau mafia tanah ini nampaknya semakin tidak dapat dibendung. Banyak dokumen , surat tanah atau sertipikat tanah yang dipalsukan para mafia tanah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan golongannya.

Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis mengaku bahwa pihaknya menyelesaikan target pemberantasan mafia tanah ditahun 2019 bekerjasama dengan Polri di semua jajaran Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.

“Pemberantasan mafia tanah kita membentuk team, berdasarkan surat keputusan Kementerian, untuk tahun 2019 ada 61 kasus target mafia tanah di seluruh Indonesia,” kata Horison Mocodompis kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Senin (21/1).

Lanjut Horison Mocodompis, menuturkan, nantinya Polri akan menangani permasalah mafia tanah yang menyangkut dugaan tindak pidana, sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan memberikan sumber atau data soal indikasi adanya mafia tanah diberbagai daerah.

“Secara administrasi pihak BPN yang menjadi data sumbernya, sedangkan untuk penentuan pidana atau perdatanya menjadi kewenangan pihak kepolisian,” tegasnya.

Dirinya memaparkan langkah pertama yang dilakukan oleh pihaknya yakni menginventalisir sejumlah kasus yang menjadi prioritas, sehingga bulan Agustus mendatang, seluruh kasus dapat dijadikan target operasi, selanjutnya bulan Oktober-November dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberantasan mafia tanah ini.

“jadi bulan Maret, Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yang menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI,” tuturnya.

Disinggung soal rincian data 61 kasus target mafia tanah di seluruh Indonesia, Horison Mocodompis mengaku belum memiliki data kasus tersebut, pasalnya hal tersebut sudah masuk dalam teknis persoalan.

” Terkait itu merupakan hal teknis, intinya apa yang tengah dikonsentrasikan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dapat terwujud sesuai dengan target yang telah disepakati,” tutupnya.

Sementara, Kejaksaan Agung menyambut baik adanya kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia. Kerjasama ini sebagai bukti sinergitas antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat. “kita apresiasi kerjasama pemberantasan mafia tanah ini, ini kan bukti sinergi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (KApus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri.

Dia menjelaskan Kejaksaan dalam hal ini siap memberikan bantuan jika memang diminta oleh BPN untuk melakukan gugatan perdata terkait sengketa tanah milik negara. Artinya kejaksaan sifatnya menunggu permintaan bantuan dari instansi pemerintah termasik Kementerian ATR/BPN. “kita siap jika diminta jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan perdata di pengadilan soal sengketa tanah pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, permintaan instasi pemerintah termasuk BPN untuk memberikan pendampingan hukum termasuk menghadapi mafia tanah di persidangan sengketa sudah kerap dilakukan, dan hasilnya positif.”kita dampingi , sudah banyak jaksa pengacara negara diminta bantuan,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Mafia Tanah dan Pencegahan Mafia Tanah tahun 2018 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (29/10). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan keseriusan dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan, khususnya memberantas mafia tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan dan terhindar dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mafia tanah.

Dalam rapat itu, Kementerian ATR/BPN melakukan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia. Nantinya diharapkan menghasilkan pemikiran dan kesamaan persepsi tentang pola pencegahan dan penanganan masalahan agraria, serta pemanfaatan ruang dan tanah, terutama yang terindikasi tindakan pidana.

Dia menambahkan, keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 merupakan ide brilian dari Undang-Undang Pertanahan yang mewajibkan terdaftarnya semua tanah di Indonesia. Namun, krisis dan masalah politik yang terjadi saat itu membuat UUPA berjalan lamban dan pembenahannya tidak sistematik. Akibatnya, sampai tahun 2018, baru 51 juta bidang tanah di Indonesia yang terdaftar dan dari jumlah tersebut ada sekitar 20 juta bidang tanah yang belum jelas kepastian hukum sertifikatnya. (lan/fin)

Rekomendasi Berita