oleh

Kasus Korupsi Alsintan Terkesan Ditutupi

JAKARTA – Korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang mencoreng Kementerian Pertanian tak kunjung selesai. Kejaksaan Agung masih menutup rapat sosok calon tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Alasan mereka masih dalam tahap pengembangan meski kasus ini telah bergulir lima tahun yang lalu.

Saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman, mengaku penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum masuk pada tahap penetapan tersangka.

“Itu masih in proses, masih berjalan terus, tapi kalau soal (calon tersangka-red) masih wilayah penyidik dan belum waktunya diungkapkan,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/1).

Disinggung soal apakah dalam waktu dekat penyidik akan melakukan memanggil Menteri pertanian guna meminta klarifikasi terkait pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), Adi yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menjawab diplomatis. “Pemanggilan itu yang berkaitan atau ada kepentingannya dengan penyidikan, masa kalau tidak ada kepentingannya saya manggil menteri,” tegasnya.

Senada, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum ) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan proses penyidikan terkait perkara tersebut masih terus berjalan di Gedung Bundar kejaksaan Agung. Terkait apakah akan segera menaggil Menteri Pertanian, Mukri mengatakan hingga saat ini belum mengarah kepada pemanggilan tersebut. “Masih penyidikan, hingga saat ini belum ada arahnya ke sana (panggil menteri),” katanya kepada FIN.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan sejumlah pejabat teras juga akan diperiksa. Mukri mengatakan, dalam rangkaian pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian pengadaan suatu proyek.

Disinggung soal dugaan kerugian negara, hingga kini masih dalam perhitungan. “Belum, mungkin masih dilakukan audit biasanya,” tutupnya.

Terpisah, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak mendorong penyidik Kejagung bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri, penanganan suatu perkara di Pidsus Kejagung memerlukan ketelitian dan kehati-hatian karena menyangkut nasib atau status seseorang. “Masih kita dorong, mengingat kasus ini berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat,” katanya Kepada FIN.

Disinggung apakah penyidik perlu memanggil dan memeriksa Menteri Pertanian, Barita mengatakan pemanggilan menteri jika dalam tahap penyelidikan tidak menjadi masalah. Dalam tahap ini tim penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti untuk membuat suatu tindak perkara terang bederang.

“Masuk ketahap penyidikan harus diawali dengan bukti yang kuat, jadi kalau belum ada tersangkanya ada hal yang perlu dikuatkan bukti buktinya. Saya sangat yakin di Pidsus itu penangannya profesional,” tutupnya.

Diketahui, penyidik pidana khusus Kejagung telah menerbitkan lima surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2015.
Pengadaan yang tengah disidik antara lain pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, “rice transplanter”, “seeding tray” dan pompa air. Dalam kasus ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dugaan korupsi tersebut.

Beberapa waktu lalu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik), Warih Sadono menyebutkan sejumlah saksi telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yang tentunya untuk membuat terang perkara tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui potensi kerugian negara.

Dari informasi yang beredar, tim penyidik sudah melakukan penjaringan informasi terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan bantuan Alsintan tahun anggaran 2015, diantaranya mengumpulkan dan memberikan kuesioner kepada sebanyak 85 pengurus kelompok tani penerima alsintan tahun anggaran 2015 di Kabupaten Tasikmalaya pada 29 November 2018.

Kejagung juga pernah menangani dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementan wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.(lan/fin/tgr)

Rekomendasi Berita