oleh

Kasus Bansos Sumsel Mangkrak

LINGGAU POS ONLINE – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 yang merugikan negara Rp 21 miliar. Padahal pengembangan kasus ini sudaah berjalan dua tahun.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku bingung dengan sikap penyidik Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini. Sebab sudah dua tahun perkara disidik namun tanpa tersangka.

“Ini sudah lama sekali sejak diterbitkan sprindik baru (2017) sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, ini kan aneh,” katanya di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Bonyamin menilai penanganan kasus tersebut tidak jelas. Sehingga kasus dugaan korupsi dana hibah Sumsel menjadi salah satu perkara mangkrak yang telah didaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Mangkrak karena penyidikan sejak 2017 sampai sekarang belum ada tersangkanya,” tegasnya.
Dia berharap tim penyidik dalam waktu dekat dapat melakukan penetapan tersangka kasus ini. Sebab perkara ini menyangkut perhatian masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat curiga, perkara mangkrak enggak jelas penanganannya,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman membantah kasus tersebut mangkrak. Ditegaskannya, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggara 2013 masih terus berjalan. Hanya memang belum masuk dalam tahap penetapan tersangka.

“Masih jalan penyidikannya, tidak berhenti, belum ada penetapan tersangka,” katanya.

Disinggung soal perkembangan penyidikan terakhir oleh tim penyidik, Adi Toegarisman mengatakan tim penyidik masih melakukan pendalaman.

“Masih kita dalami. Nanti kalau sudah waktunya jelas kita sampaikan,” tutupnya.

Diketahui, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus membidik ‘otak’ kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 yang merugikan negara Rp 21 miliar. Beberapa waktu lalu mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin diperiksa intensif di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung.

Bekas orang nomor satu di Sumatera Selatan itu mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (14/8/2019) tepat pukul 09.00 wib. Kedatangannya tak lain untuk menjalani pemeriksaan dalan kasus dana hibah Pemprov Sumsel 2013. Alex Noerdin menjalani pemeriksaan hingga pukul 15.40 wib, artinya pemeriksaan oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kepada Alex Noerdin berlangsung selama 6 jam.

Usai menjalani pemeriksaan, Alex Noerdin yang ditemui awak media masa tidak banyak bicara soal kasus yang membuat dirinya bolak balik dipanggil Kejaksaan Agung. Bahkan saat disinggung apakah dirinya siap jika nanti statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, Alex Noerdin langsung terlihat lemas.

“Jangan tanya seperti itu,” singkatnya di Loby Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Alex Noerdin juga enggan menjawab saat ditanyakan soal apakah dirinya terlibat dalam pusaran korupsi dana hibah di Pemprov Sumatera Selatan yang pernah dipimpinnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan Alex Noerdin diperlukan keterangannya oleh penyidik. Saksi Alex Noerdin diperiksa terkait dengan penganggaran dan penyaluran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dalam kapasitasnya selaku Gubernur Sumatera Selatan.

Beberapa hari sebelum memeriksa Alex Noerdin, penyidik memeriksa mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, Yusri Effendy. Namun hingga kini masih berstatus saksi. Lalu, pada akhir September 2018 lalu, penyidik juga telah memeriksa Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Sumatera Selatan, Hero Amalindo. Pemeriksaan Heri terkait jabatannya saat kasus ini terjadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Bina Marga Sumsel dan Plt Bupati Pali.

Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Cipta Karya dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan, Rizal Abdullah. Dari sekian banyak saksi yang telah diperiksa hingga kini penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Sumatera Selatan.

Namun, bukan hal yang tidak mungkin nama-nama tersebut statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka Jika tim penyidik memiliki alat bukti kuat keterlibatan para saksi tersebut.

Diketahui, pengembangan kasus ini dilakukan Kejaksaan Agung, setelah adanya fakta persidangan atas nama dua terdakwa kasus ini yang lebih dahulu dilimpahkan ke persidangan dan telah divonis bersalah dan dihukum mendekam dibalik jeruji besi.

Dua terdakwa yang kini jadi terpidana yakni ‘LPLT’ selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dan inisial ‘I’ selaku mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kedua terdakwa hanya menjalankan tugas atasan atau pimpinan terkait dengan dana hibah Pemprov Sumsel. Atas dasar ini Kejaksaan Agung kembali menerbitkan Sprindik pengembangan kasus dana hibah Pemprov Sumsel 2013.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan penyelewengan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban. Semua proses tersebut langsung ditangan oleh Gubernur Sumatera Selatan (saat itu) tanpa melalui proses evaluasi, klarifikasi SKPD dan Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban fiktif, tidak sesuai peruntukannya dan terjadi pemotongan dana hibah. (*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

 

Rekomendasi Berita