oleh

Dikiritik, Saat Karhutlah, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru dan Gubernur Sumsel ke Luar Negeri

LINGGAU POS ONLINE – Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki titik Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), dilarang pergi atau dinas keluar. Larangan ini disampaikan Kemendagri melalui radiogram. Kepala daerah diminta fokus secepatnya mengatasi kebakaran yang terjadi. Namun, masih ada saja kepala daerah yang pergi dengan alasan dinas.

“Kemendagri sudah tiga kali mengirimkan radiogram. Yang terakhir isinya agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat. Ini dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi Karhutla yang saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (23/9).

Meski Kemendagri sudah melayangkan radiogram untuk tidak bepergian keluar daerah, tapi permintaan tersebut tidak diikuti sanksi, apabila dilanggar. Tjahjo menyindir Gubernur Riau Syamsuar yang sempat pergi ke luar negeri. Ia menilai Syamsuar tidak sensitif.

“Ada kejadian di Riau. Itu sangat disayangkan. Seharusnya punya empati dan sensitivitas. Masyarakatnya lagi menderita, kalau bisa ditunda dulu kegiatan-kegiatan ringan sekedar lihat pameran. Sanksi tidak ada. Kemendagri tidak bisa memberi sanksi. Karena kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat,” imbuhnya.

Syamsuar dikritik karena pergi ke Thailand pada pertengahan September lalu untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia Malaysia-Growth Triangle (IMT-GT) di Krabi.

Syamsuar memang sempat mengajukan izin ke luar negeri jauh-jauh hari sebelum karhutla terjadi. Sehingga Kemendagri memberi izin.

Kemendagri hanya bisa memberikan sanksi administrasi dan regulasi terhadap pelanggaran yang terjadi dengan persyaratan tertentu. Sebab, pemerintahan daerah bersifat otonomi. Kemendagri tidak berwenang memecat, menegur, dan menurunkan pangkat.

Soal penanggulangan karhutla, Tjahjo menyebut banyak kepala daerah yang takut menggunakan anggaran tak terduga. Menurutnya, anggaran dari daerah masing-masing beda.

Seharusnya kepala daerah langsung berani bersikap begitu ada indikasi karhutla. Untuk itu, Kemendagri akan terus melakukan pendampingan.

“Terkendala di anggaran yang dianggap tidak berani penggunaan anggaran tidak terduga. Ada aspek hukumnya. Kami sudah lakukan pendampingan semua daerah yang tiap tahun potensi kebakaran dan lahan karena ulah manusia kita dorong ada alokasi untuk anggaran bencana walau dinas kehutanan nggak ada tetap dianggarkan,” lanjutnya.

Dia mengingatkan daerah tingkat kabupaten dan kota untuk tegas terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran.

“Ada kewenangan bupati, walikota untuk cabut izin. Sampai kongkalikong oknum, korporasi, atau industri yang salah ya harus cabut izinnya,” ucapnya.

Selain Syamsuar, Wali Kota Pekanbaru Firdaus juga pergi ke Kanada saat wilayahnya dikepung asap karhutla. Dia pergi untuk memenuhi undangan Kementerian ESDM terkait kerja sama bisnis penyedia teknologi, pengembangan, dan kontraktor proyek pengelolaan sampah.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru juga diketahui pergi ke Malaysia. Agendanya adalah pelantikan sebagai Ketua Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia. Namun, Herman langsung kembali setelah acara selesai.

Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pergerakan asap akibat karhutla menuju arah Pekanbaru.

“Titik api ada di Riau. Suplai asap banyak mengarah ke sana,” kata Kapusdatimnas BNPB, Agus Wibowo di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Pergerakan asap ke daerah Pekanbaru itu berasal dari titik api yang masih banyak terdeteksi di Pulau Sumatera.

Selain di Pulau Sumatera, masih banyak titik api di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. BNPB beserta berbagai personel dari daerah terdampak karhutla terus melakukan upaya pemadaman api serta pembuatan hujan buatan.

Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya potensi awan hujan di beberapa wilayah yang terdampak karhutla. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan Keberadaan awan hujan diperkirakan akan meluas pada Selasa (24/9/2019).

“Hujan mulai terdeteksi di Kalimantan Barat di antaranya Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya. Bahkan, keberadaan awan hujan diperkirakan akan meluas pada Selasa (24/9/2019). Sehingga diharapkan mampu menambah luas area hujan,” jelasnya.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita