oleh

Kalau Tak Patuh, Izin Usaha Dibekukan

LINGGAU POS ONLINE – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuklinggau bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menggelar Sosialisasi Kepatuhan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rabu (9/10). Kegiatan yang diadakan di Kejari Lubuklinggau itu diikuti 70-an pelaku usaha.

Kajari Lubuklinggau Hj Zairida melalui Kasi Datun A Halim menerangkan, sosialisasi kemarin diadakan untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Menurutnya, ini merupakan implementasi dan bentuk pertanggung jawaban BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat menjalankan amanat Undang-undang (UU)No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dalam rangka mensukseskan program pemerintah.

Halim mengingatkan, program ini sangat mulia dan memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan pekerja, sehingga mereka berupaya untuk mensosialisasikannya.

“Jadi, kesadaran yang kami maksud, masyarakat yang jadi pelaku usaha, kami minta segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pekerja berhak dan wajib ikut dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jaminan sosial ini merupakan bagian hak asasi manusia (HAM).,” tegasnya.

Ia menambahkan, ada konsekuensi terhadap ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2015. Badan usaha dapat diancam sanksi administrasi, denda Rp 1 miliar, dan kurungan pidana 8 tahun.

Bentuk sanksi administratifnya, pelaku usaha tidak dapat pelayanan izin tertentu. Termasuk tidak bisa memperpanjang izin usaha.

“Sampai saat ini, sudah banyak pelaku usaha yang kami bina. Dan hasilnya, mereka mulai menyadari pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini,” terang Halim.

Intinya, tegas Halim, mau dia hanya punya toko kelontong, toko manisan, atau apapun yang ada pekerjanya, maka wajib memberikan jaminan sosial pada mereka. Caranya mendaftarkan pekerja itu ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuklinggau Agus Theodorus menambahkan, pengusaha sudah  sepatutnya memperhatikan perlindungan tenaga kerjanya. Bukan hanya karena sifatnya wajib sesuai undang-undang, tapi juga karena tenaga kerja adalah salah satu aset penting dalam suatu organisasi/ badan usaha.

Theo menjelaskan, selama ini kejaksaan sbg lembaga penegakan hukum sdh banyak membantu dalam menjaga marwah bpjs ketenagakerjaan sbg salah satu aset negara.

Selain itu, setiap pengajuan ijin baik yang baru maupun perpanjangan melalui Dinas PM- PTSP, wajib melampirkan  bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi badan usaha yang tidak mematuhi bisa kena sanksi administratif tidak mendapatkan layanan publik tertentu, seperti tidak diberikan ijin usaha atau ijinnya dibekukan.

“selain 4 program tersebut, bpjs ketenagakerjaan juga memberikan manfaat tambahan seperti bantuan kepemilikan rumah, beasiswa dan program pelatihan,” imbuhnya. (*)

Laporan: Sulis

Rekomendasi Berita