oleh

Kalau Patokannya Grondkaart, Lubuklinggau Punya KAI Semua

LINGGAUPOS.CO.ID – Polemik sengketa lahan kawasan Pasar Inpres di Blok A dan B antara Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dan PT KAI Palembang terus bergulir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau, Surya Darma mengatakan hingga dengan saat ini tidak ada kesepakatan sewa dan segala macamnya dengan PT KAI. Hal itu terkait dengan statement pihak PT KAI yang mengatakan jika memakai lahan di Blok A dan Blok B harus sewa.

“Sampai sekarang kesepakatan sewa segala macam belum ada,” ujar Surya Darma, saat menghadiri acara pemusnahan knalpot racing di Mapolres Lubuklinggau, Kamis (18/2/2021).

Ia menjelaskan, tidak semuanya lahan yang ada dikawasan itu milik PT KAI. Dan pihaknya mengaku belum pernah melihat sertifikat lahan di Blok A dan Blok B. Kalaupun ada sertifikat, otomatis juga harus ada persetujuan Pemkot Lubuklinggau. “Paling tidak batas kiri atau batas kanan,” tegasnya.

Selain itu, sepengetahuan dirinya Pemkot Lubuklinggau belum pernah mengeluarkan rekomendasi pembuatan sertifikat. Dan lahan yang dipakai untuk membangun pasar di lokasi tersebut juga diketahui sudah lama yakni sejak zaman Lubuklinggau masih gabung dengan Musi Rawas (Mura).

“Kenapa tidak zaman Musi Rawas dulu mereka komplain? Kenapa baru sekarang?” tanya dia.

Surya Darma menambahkan, pasar Inpres milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sudah dari dulu. Dan kemudian diserahkan ke kota Lubuklinggau. “Dari dulu, pasar Inpres itu milik Pemkab Musi Rawas, sekarang Kota Lubuklinggau berdiri sendiri, diserahkan ke pemerintah kota,” ungkapnya.

Menurut Surya Darma, jangan sampai menghambat program pembangunan. “Gedung pasar itu kan sudah tidak layak lagi. Kita menunggu anggaran, supaya pasar itu di renovasi. Inikan demi kepentingan masyarakat. Kalau patokan grondkaart zaman Belanda dulu, habis Lubuklinggau, punya KAI semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Senior Manager Aset PT KAI Divre III Palembang, Mario Eduard mengatakan soal sengketa lahan di blok A dan Pasar Inpres Lubuklinggau belum ada titik terang. Pihaknya masih mengklaim itu adalah aset PT KAI.

“Kami kan punya alas hak. kalau pemkot belum punya. Kita landasannya alas hak Grondkaart. Ini semacam peta aset milik PT KAI,” katanya.

Sebenarnya, lanjutnya, konflik sengketa lahan ini sudah lakukan mediasi yang dipasilitasi KPK, tahun lalu. Dia juga mengklaim bangunan diatas lahan tersebut memang milik pemkot. Sejarah bangunan itu merupakan hibah dari Pemkab Musi Rawas, tapi tanah milik PT KAI.

“Ya kalau pemkot (Kota Lubuklinggau) ingin menggunakan lahan itu, ya harus sewa,” kata Mario.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau, Zulfikar menegaskan bahwa aset tersebut sampai sekarang belum ada titik temu.

“Belum ada titik terangnya mereka mengklaim itu milik mereka (KAI), kami juga mengklaim itu milik kami (Pemkot) belum clear itu,” kata Zulfikar.

Memanasnya sengketa aset ini setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) Lubuklinggau menyerahkan sertifikat tanah kepada PT KAI (Persero), akhir Januari tahun 2020 lalu.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan langsung Kepala BPN Lubuklinggau, Dr A Bukhori. Sedikitnya ada tiga sertifikat yang diterima oleh PT KAI (Persero) dengan luas luas aset 10.047 meter persegi.

Dalam sertifikat yang diserahkan oleh BPN Lubuklinggau tersebut memuat status bahwa lahan pasar blok A dan blok B tersebut masuk dalam lahan PT KAI.

Saat itu sertifikat tersebut diterima oleh Deputy EVP Divre III Palembang, Waroso, didampingi Senior Manager Aset, Mario Eduard Setyahadi, di Kantor PT KAI (Persero) Divre III Palembang.

Untuk itu, Zulfikar meminta agar mencari solusinya, antara Pemkot Lubuklinggau dan PT KAI harus menggelar pertemuan lanjutan, PT KAI tidak bisa langsung mengklaim kalau itu milik mereka.

“Menurut peta yang kami tahu lahan milik PT KAI itu hanya 60 meter dari sepur satu selebihnya milik Pemkot.  Itu yang punya mereka, jangan mengklaim semuanya punya mereka,” ungkapnya.(*)

Rekomendasi Berita