oleh

Kalau Ada Pungutan, Lapor ke KPK

Koordinator Wilayah II Korsup Pencegahan KPK RI , Aldinsyah Nasution:
“Kepada seluruh daerah khususnya Kabupaten Mura untuk segera memperbaiki struktur pejabat di ULP yang menduduki dua jabatan, alias dua kaki….”

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Jangan sampai ada Pungutan Liar (Pungli) di pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu dijelaskan Koordinator Wilayah II Korsup Pencegahan KPK RI wilayah Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Riau, Medan dan Bengkulu, Aldinsyah Nasution, Kamis (11/10).

Menurut Choki sapaan akrab dari Aldinsyah Nasution, kalau ada Pungli dari dua pelayanan tersebut dipersilakan untuk segera melapor ke KPK. Maka, KPK akan turun dan melakukan tindakan tegas, dikarenakan dua sektor ini sangat penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Musi Rawas (Mura).

“Jangan ada potongan terhadap pelayanan di Puskesmas. Kemudian, di sekolah jangan ada pungutan. Kalau ditemukan lapor ke kami (KPK, red),”kata Choki didampingi Bupati Mura, H Hendra Gunawan, Sekda Mura, Priskodesi, dalam pres conference di kantor Bupati Mura, Kamis (11/10).

Contoh yang disebutkannya tersebut merupakan yang sangat sederhana, karena pelayanan di dua sektor tersebut merupakan pokok dari timbulnya permasalahan.

“Kami datang ke sini melakukan sosialisasi, mencegah terjadinya pelanggaran. Namun, kalau sudah dicegah masih melakukan pelanggaran, ya dengan sangat terpaksa langsung ditindak,”jelasnya.

Kemudian mengenai Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), proses pengadaannya harus menggunakan sistem elektronik, dan itu bukan maunya KPK melainkan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Maka, Choki mengimbau kepada seluruh daerah khususnya Kabupaten Mura untuk segera memperbaiki struktur pejabat di ULP yang menduduki dua jabatan, alias dua kaki.

Kedepan, ULP akan menjadi perhatian khusus KPK, agar proses pengadaan sesuai dengan yang sudah diharapkan. (aku)

Rekomendasi Berita