oleh

Kajari: Audit Dana Porprov

LINGGAU POS ONLINE – Kejaksaan negeri (Kejari) Prabumulih menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, agar dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Prabumulih dilakukan audit.

Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH ketika menghadiri rapat muspida di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Pemkot Prabumulih, Senin (25/11/2019).

Topik melanjutkan, hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan atau berujung permasalah hukum di belakang hari.

“Untuk menghindari masalah di belakang hari, sebaiknya dilakukan audit. Sehingga, jelas dan transparan dana pelaksanaan Porprov peruntukkannya,” aku Topik.

Apalagi, kata Topik, dana penyelenggaraan Porprov tersebut berasal dari dana bantuan gubernur (Bangub). Selain itu, juga berasal dari dana taktis.

“Saran ini, sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kita sebagai muspida. Sehingga, tidak berujung hukum penggunaan dana pelaksanaan Porprov. Karena, masalah ditimbulkan,” jelasnya.

Menanggapi itu, Walikota (Wako) Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menyambut baik saran Kejari, soal audit dana penyelenggaraan Porprov.

Ridho, sapaan akrabnya mengatakan, setelah pelaksanaan jangan sampai bermasalah di belakang hari.

“Kami sarankan, pertanggung jawaban dana penyelenggaraan Porprov dilakukan dengan baik. Khususnya, masalah makan minum,” ujarnya.

Ia sendiri, setuju untuk audit dana penyelenggaraan Porprov. Namun ditegaskannya, dana penyelenggaraan Porprov bukan berasal dari pos taktis dan memang anggaran terencana.

“Bukan anggaran dadakan, dan dianggarkan. Memang selayaknya harus diaudit, kita akui ada sejumlah anggaran mengalami perubahan. Jangan nunggu diperiksa, baru mau diaudit,” pungkasnya. (*)
Sumber Prabumulih Pos

Rekomendasi Berita