oleh

Kades Sukowarno Minta Keringan Hukuman, Jaksa Tetap Tuntut 7 Tahun Penjara

LINGGAUPOS.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau tetap menuntut tujuh tahun terhadap terdakwa Askari (43), oknum Kades Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas, yang menyelewengkan dana Covid-19.

Dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual, JPU membacakan replika terhadap pledoi terdakwa. “JPU tetap pada tuntutan,” jelas Aantomo, Kasi Intel Kejari Lubuklinggau, Kamis (22/4/2021).

Adapun tuntutannya tujuh tahun penjara dan pengganti kerugian negara sebesar Rp 187,2 juta.

Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita. Dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2,5 tahun.

Sementara sebelumnya dalam pledoi, terdakwa Askari, meminta agar majelis hakim Tipikor Palembang mempertimbangkan keringanan hukuman atas tuntutan tujuh tahun penjara dari penuntut umum.

“Saya tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan istri dan anak, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi pak,” jelas Askari dalam pembelaan (pledoi) pribadinya, Senin (19/4/2021).

Pada kesempatan yang sama, Supendi SH MH, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi secara tertulis yang pada intinya berkeberatan dengan tuntutan JPU karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa.

“Terutama tuntutan pidana tambahan terdakwa wajib mengganti uang sebesar Rp187, 2 juta sebagai ganti kerugian negara, yang kami pastikan terdakwa tidak mampu untuk membayarnya karena terdakwa satu-satunya orang yang mencari uang dalam keluarganya,” ungkap Supendi.

Menurutnya, tuntutan wajib membayar denda kerugian negara itu melanggar UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun yang diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

“Untuk itu memohon agar majelis hakim yang memerikan perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” pinta Supendi.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi bantuan COVID-19 dana desa tahap dua dan tiga tahun 2020 senilai Rp187,2 juta tidak diberikan terdakwa. Bantuan itu semestinya diberikan kepada 156 kepala keluarga masing-masing Rp600 ribu namun justru digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi, bermain judi toto gelap (togel), dan judi remi.

Selain itu, diketahui juga pada persidangan sebelumnya fakta baru terungkap langsung dari terdakwa bahwa selain dana COVID-19 digunakan bermain judi, juga terdakwa mengaku membelanjakan uang itu untuk bayar DP mobil selingkuhan terdakwa yang juga istri orang satu desa. (*)

Rekomendasi Berita