oleh

Kades Jangan Takut Diawasi

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Samsul Bahri menyetujui, Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Polri, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam penggunaan Dana Desa (DD).

Hanya saja politisi Partai Golkar ini menegaskan, jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pribadi mereka.

“Kita setuju dan sah-sah saja, karena pihak kepolisian bagian dari lembaga yudikatif. Yang memang pada prinsipnya turut mengawasi. Hanya saja harus dengan keterbukaan dan transparan. Jangan dimanfaatkan, untuk kepentingan pribadi mereka nantinya,” tegas Samsul Bahri.

Pihak yang mendapat kewenangan untuk turut mengawasi pelaksanaan DD, harus amanah.

“Jalankan, sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Buang pikiran untuk memanfaatkan kewenangan tersebut, untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Begitupun dengan para Kepala Desa (Kades). Ia berharap, tidak ada Kades yang anti untuk diawasi.

“Untuk itu mereka (Kades, red) harus betul-betul melaksanakan DD sesuai dengan aturan yang ada. Sepanjang yang dilaksanakan benar, jangan takut untuk diawasi. Seberapa banyak yang mengawasi, tidak akan menjadi masalah atau membuat mereka merasa tertekan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia juga mengimbau kepada seluruh Kades untuk laksanakan DD dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan lakukan penyimpangan. Jangan mau diprovokasi, serta lakukan sesuai Juknis serta aturan yang ada. Saya yakin, Kades akan terhindar dari penyalahgunaan DD,” ungkapnya kembali. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita