oleh

Kader Membelot, Pecat!

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Tidak ada toleransi terhadap pengurus dan kader PDIP Lubuklinggau yang membelot di Pilkada Serentak 2018. Sanksi bagi kader yang membelot tersebut yakni dikeluarkan dari kepengurusan partai, termasuk anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Lubuklinggau.

Hal ini ditegaskan Ketua DPC PDIP Kota Lubuklinggau, Suyitno saat dibincangi Linggau Pos, Sabtu (21/4).

Ia memastikan, tidak ada sedikit pun toleransi terhadap kader yang membelot.

“Tugas kami sangat jelas di Pilkada Lubuklinggau memenangkan RR (H Rustan Effendi-Riezky Aprilia, red) di Pilgub memenangkan Dodi-Giri,” jelas Suyitno.

Bahkan, dilanjutkan Suyitno, kalau ada yang mengetahui kader PDIP membelot, segera dilaporkan ke Sekretariat DPC PDIP Kota Lubuklinggau, berikut bukti otentik, baik rekaman video maupun foto, atau surat pernyataan yang dilengkapi saksi-saksi.

Namun, sejauh ini baik belum ada sedikit pun indikasi membelotnya pengurus dan kader PDIP di Kota Lubuklinggau, semuanya patuh atas instruksi partai yang sudah ditetapkan.

“Kita yakin, semua pengurus dan kader PDIP satu arah dan tujuan, tidak akan bergeser sedikitpun dari perintah partai,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau, Yani Rizal menjelaskan, pihaknya pun akan melakukan tindakan yang sama kalau ada pengurus maupun kader Golkar yang membelot di Pilkada, 27 Juni 2018 mendatang.

“Semua partai akan melakukan hal yang sama, bila ada kader yang membelot atau tidak mematuhi perintah partai,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi terkait indikasi adanya pengurus yang membelot. Tapi, dikarenakan laporan dilakukan secara lisan, pemanggilan dan klarifikasi terhadap terlapor juga secara lisan.

“Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, pengurus maupun kader ketika dilaporkan melanggar AD/ART mempunyai hak jawab, yakni melakukan klarifikasi. Saat klarifikasi inilah diketahui, apakah yang bersangkutan melanggar atau tidak,”ungkapnya.

Namun, kalau ditemukan ada pelanggaran jelas akan ditindak, juga sesuai AD/ART Partai Golkar. Sanksinya, pemecatan dari pengurus dan usulan PAW bila menjabat sebagai anggota DPRD.

“Tapi, tidak semudah itu kita mengeluarkan serta langsung melakukan PAW, butuh proses yang cukup panjang di situ. Jadi, kita mengimbau kepada seluruh pengurus dan kader untuk mematuhi perintah partai, dengan memenangkan kandidat yang sudah diusung,”tegasnya.

***PKS Sesuaikan Sanksi dengan Jenjang Kader

Sementara Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Lubuklinggau, H Suhada mengenai dugaan kader membelot mengikuti kandidat yang bukan diusul partainya dirinya menyampaikan tergantung jenjang keanggotaan kadernya.

“Karena PKS ini ada kaderisasi dan ada jenjangnya,  maka dari itu sanksi yang akan dikeluarkan pun akan berbeda,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Partai Demokrat Lubuklinggau, Taufik Siswanto menyampaikan bagi kadernya yang melanggar atau membelot akan ada sanksi tegas.

“Jadi saya ingatkan bagi kader harus mengikuti AD/ART partai, karena masuk di Partai Demokrat mempunyai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik Siswanto menyampaikan apabila ada yang melanggar atau melewati AD/ART kita akan lakukan pemecatan.

“Karena untuk apa mempertahankan kader yang tidak satu tujuan dengan harapan partai,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Partai PPP Kota Lubuklinggau, Apri Ahmadi juga menuturkan  hal yang sama, di mana apabila kader melanggar atau mendukung dari pilihan partainya akan mendapatkan sanksi tegas.

“Silakan berbelot, kita tidak akan mempertahankan kader yang melanggar, tanpa terkecuali pecat,” tuturnya. (04/01)

Rekomendasi Berita