oleh

Jumat Prabowo – Sandiaga Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK

Sidang Dimulai 14 Juni, Diputus 28 Juni

LINGGAU POS ONLINE – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihak yang ingin menggugat hasil Pemilu 2019, harus bisa menyertakan alat bukti yang valid. Klaim kecurangan saja tidak akan dinilai oleh majelis hakim. Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno baru akan mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (23/5) hari ini.

“Wajid ada alat bukti. Dalil permohonan untuk membuktikan harus alat bukti. Ketika hanya klaim pokoknya ada kecurangan. Itu tidak bisa. Ketika ditanya buktinya apa? Nggak ada, pokoknya itu curang. Itu berarti pemohon tidak bisa membuktikan adanya kecurangan. Jadi alat bukti itu harus disertakan. Jangan hanya klaim,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5), kemarin.

Menurutnya, alat bukti itu banyak. Bisa alat bukti tertulis, dokumen formulir C1, C1 plano atau form apa pun. Ada juga video maupun rekaman. Satu lagi saksi. “Itu semua termasuk alat bukti. Tanpa itu semua, tidak bisa ,” imbuh Fajar. Soal kliping atau link pemberitaan, lanjut Fajar, bisa saja dijadikan bukti. Namun tidak kuat. Karena itu, harus didukung oleh alat bukti lainnya. Yang paling valid adalah form C1 dan saksi.

Lantas apa persyaratan yang harus dibawa ke MK? Dikatakan, setiap pemohon harus melengkapi seluruh persyaratan yang diatur saat pendaftaran. Pemohon harus menjelaskan apa masalah yang dipersoalkan. Misalnya lokasi dugaan kecurangan hingga dugaan kesalahan penghitungan.

Permohonan tertulis rangkap 4, kemudian disertai daftar alat bukti sesuai dengan daftar. Selanjutnya, identitas pemohon, kemudian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum. Apa yang dipersoalkan, kecurangan terjadi di mana, kesalahan penghitungan di mana, kemudian apa yang diminta. Syarat-syarat tersebut berlaku umum,” paparnya.

Tenggat waktu pendaftaran gugatan untuk Pilpres hingga Jumat (24/5) pukul 24.00 WIB. Jika ada penambahan berkas hingga alat bukti, bisa saja dilakukan setelahnya. “Ada mekanisme bahwa bisa menambah alat bukti ketika sidang. Yang penting permohonan itu harus masuk dalam tenggat waktu. Untuk pilpres kan sampai Jumat pukul 24.00 WIB. Bahwa nanti ada penambahan berkas, penambahan alat bukti, itu bisa saja disusulkan,” lanjut Fajar.

Menurutnya, proses registrasi setelah pendaftaran permohonan baru dilakukan setelah lebaran. “Misalnya tenggat waktu sampai Jumat (24/5). Itu proses verifikasi. Tapi MK baru meregistrasinya usai Lebaran. Sebab hukum acara MK mewajibkan setelah registrasi paling lama 7 hari sudah harus sidang. Kalo diregistrasi sesuai itu, hakim MK nggak lebaran dong,” tukasnya.

Dijelaskan ada sidang pendahuluan yang digelar dengan mengundang pemohon dan termohon. Untuk gugatan pilpres, perkara baru diregistrasi pada 11 Juni. Selanjutnya sidang pendahuluan digelar pada 14 Juni 2019. Dalam sidang pendahuluan, pemohon dan termohon akan diundang ke MK. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon. Setelah itu, termohon memberikan jawabannya. “Begitu pula pihak terkait juga memberikan keterangannya. Mungkin juga Bawaslu,” ucapnya.

Kemudian pada 17 Juni 2019 pemeriksaan pembuktian. Setelah selesai dilanjutkan kemudian pembahasan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada. Pada 28 Juni hakim MK akan mengambil keputusan.

Sedangkan untuk gugatan Pileg registrasi dimulai pada 1 Juli 2019. Gugatan pileg memiliki waktu 30 hari kerja. “Pileg itu akan diregistrasi 1 Juli. Sesuai UU maka 30 hari kerja ke depan harus selesai. Jatuhnya itu pada tanggal 9 Agustus.Berarti semua sudah tuntas,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Ketua MK, Anwar Usman. Dia menegaskan seluruh hakim siap menangani perkara hasil Pemilu 2019 dan selesai tepat waktu. “Mahkamah Konstitusi sudah siap full team. Berapa pun permohonan yang masuk. “Insya Allah cukup untuk pilpres 14 hari, pileg 30 hari,” kata Anwar .

Dia memastikan seluruh hakim akan bekerja dengan independen dalam menangani perkara-perkara tersebut. “Yang jelas, independensi itu dijamin 100 persen. Ada 9 hakim konstitusi semuanya independensinya bisa dijamin,” tegasnya. Dia memastikan ke 9 hakim MK tersebut tidak akan terpengaruh dengan situasi politik yang sedang terjadi.

Daftar Usai Salat Jumat

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru akan mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5), hari ini.

“Tidak jadi sekarnag. Tapi besok (hari ini, Red) kita ajukan ke MK,” ujar Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/5), kemarin.

Hashim mengatakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga akan mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres ke MK pada siang hari. “Sekitar pukul 14.00 WIB usai salat Jumat ya,” adik Prabowo ini.

Sebelumnya, dalam pleno rekapitulasi hasil suara nasional Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB dini hari, KPU mengumumkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, yakni 154.257.601 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu gugatan sengketa hasil rekapitulasi suara pemilu 2019. KPU mengatakan 24 Mei merupakan batas akhir pengajuan gugatan ke MK. KPU menjelaskan batas akhir pengajuan gugatan untuk pilpres dan pileg berbeda. Batas akhir gugatan Pileg dijadwalkan pada pukul 01.46 WIB. “Kalau yang pileg Jumat dini hari (24/5) pukul 01.46 WIB,” ujar komisioner KPU, Viryan Aziz, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

Sedangkan batas akhir sengketa pilpres juga berakhir pada 24 Mei. Namun, terkait waktu akhir ditetapkan oleh MK. “Sementara kalau Pilpres 3 hari kerja, tanggal 24 Mei. Nah jam berapa itu MK yang tentukan,” papar Viryan.

Perbedaan waktu ini, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 474 dan 475 tentang pemilu. Dalam pasal tersebut, ditulis batas akhir pileg 324 jam dari penetapan rekapitulasi suara. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Sedangkan Pilpres disebutkan batas waktu gugatan selama 3 hari, terhitung sejak tanggal yang sama.

Hingga saat ini MK telah menerima total lima pengajuan gugatan terkait sengketa Pemilu 2019. “Untuk gugatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ada satu di Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) total empat gugatan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah,” terang Viryan.

Bagi daerah yang tidak ada gugatan, KPU di daerah berhak menetapkan secara langsung kontestan pileg yang menang sesuai tahapan yang berlaku pada 24 Mei 2019. Sementara daerah yang digugat harus mengikuti tahapan persidangan MK. “Untuk pilpres sejak penutupan pengajuan sengketa, KPU RI memastikan ada gugatan atau tidak. Kalau ada gugatan, kita akan ikut mekanisme sidang. Kalau tidak langsung ditetapkan calonnya sebagai pemenang,” pungkasnya.(rh/fin)

Rekomendasi Berita