oleh

Jual LPG Diatas HET, Pangkalan Disanksi

Hiswana Tahu Tapi Tak Ada Laporan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU- Pangkalan yang menjual Liquid Petrolium Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan melayani pembelian dalam partai besar siap-siap dicabut izinnya.

Hal ini ditegaskan Kabid LPG Hiswana Migas Kota Lubuklinggau, Andy Wijaya, Jumat (24/8).

Andy sapaannya membenarkan pihaknya mendapatkan informasi masih ada oknum pangkalan dalam Kota Lubuklinggau yang menjual LPG 3 Kg diatas HET, bahkan sampai Rp 20.000 lebih. Namun belum ada konsumen yang melaporkan ke Hiswana Migas, sehingga mereka kesulitan menindak.

“Mekanisme lapornya, konsumen silakan sampaikan ke RT maupun lurah. Lalu laporan diberikan ke Hiswana Migas. Nanti akan kami tindak lanjuti. Kalau benar, pangkalan jual LPG diatas HET dalam kota Rp 15.800, kami sanksi. Mulai dari pengurangan alokasi LPG, sampai pencabutan izin,” tegas Andy.

Sejauh ini, terang Andy, Hiswana Migas baru menyanksi pangkalan dengan teguran baik lisan maupun tertulis. Sebagian besar pangkalan yang kena tegur, berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

“Kadang pangkalan ini jual LPG ke pembeli dalam partai besar. Misal, pangkalan alokasi LPG 3 Kg-nya 100 tabung. Dia jual ke pengecer sampai 50 tabung untuk satu pengecer saja. Ini tidak boleh dan menyalahi. Atau yang paling sering itu, jual LPG diatas HET,” beber dia.

Andy menjabarkan di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Muratara ada delapan agen LPG 3 Kg yang juga melakukan pengawasan terhadap lebih kurang 200 pangkalan yang operasional.

Sehingga, Andy menegaskan, pangkalan jangan sampai melakukan tindakan di luar dari kontrak yang sudah dibuat dengan agen.

Lantas bagaimana di lapangan?

Berdasar pantauan Linggau Pos, kemarin (24/8) di sejumlah pangkalan Kota Lubuklinggau, nyaris tidak ada pangkalan yang menjual LPG 3 Kg sesuai HET.

Salah satunya di pangkalan Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, LPG 3 kg dijual dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per tabung.

Hal sama juga terjadi di pangkalan LPG Kelurahan Margamulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. LPG 3 Kg yang diperuntukkan bagi rakyat miskin itu dijual dengan harga Rp 20 ribu per tabung.

Pangkalan ketiga di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, LPG 3 Kg juga dijual dengan harga Rp 20 ribu per tabung.

Salah seorang konsumen, Meli Yani (34) mengakui sejak tahun 20167 ia tak pernah lagi membeli LPG di pangkalan dengan harga dibawah Rp 20 ribu.

“Mano ado dek, wong jual LPG dibawah Rp 20 ribu. Untung-untungan ado di pangkalan itu. Kadang katek nian di pangkalan tu gas. Entah dijual dengan siapo. Kadang kami tebeli di eceran. Harga ‘nyakit’ nian, kadang sampai Rp 24 ribu,” beber warga Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. (02)

*** Dewan Respon Maraknya Pangkalan ‘Nakal’
Desak Disdagperin Lakukan Investigasi

Anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Zuibar M Alif mendesak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Lubuklinggau lakukan investigasi pangkalan LPG ‘Nakal’. Permintaan ini disampaikan merespon banyaknya pangkalan LPG menjual diatas HET sudah ditetapkan, yakni Rp 15.800.

“Ya ini tugas Disdagperin, kenapa pangkalan masih saja menjual LPG diatas HET yang sudah ditetapkan. Cari tahu apa penyebabnya, dan terpenting sanksi tegas bagi pangkalan yang terbukti ‘nakal’,” tegas Zuibar, Jumat (24/8).

Politisi Partai NasDem ini juga mengimbau pihak pangkalan, untuk mengikuti HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Tujuanya kan untuk mengurangi beban masyarakat, dan tidak ada pangkalan yang nakal. Kalau ditetapkannya HET namun masih ada pangkalan yang ‘nakal’ ya harus diberikan sanksi yang tegas, agar tidak terjadi di pangkalan yang lain. Kasihan masyarakat, kalau harus dibebani dengan harga LPG yang tinggai,” jelasnya.

Pengamat ekonomi, Yan Sulistyo menegaskan yang menjadi penyebab masih adanya pangkalan ‘nakal’, lantaran biaya pendistribusian atau istilahnya biaya antar jemput dibebankan ke pihak pangkalan, diluar HET yang ditetapkan. Sementara, kebanyakan konsumen saat ini, terutama konsumennya pengecer minta pihak pangkalan untuk antar jemput.

“Selain, memang ada indikasi pangkalan ingin mengambil keuntungan lebih,” tegas Yan Sulistyo.

Seharusnya ketika konsumen langsung membeli ke pangkalan, harus sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan. Ketika masih juga dinaikkan dari HET, maka konsumen wajib melapor ke pihak Pertamina.

“Dalam hal ini anggota DPRD Kota Lubuklinggau harus bersuara, awasi kenapa sampai ada pangkalan yang berani menaikan HET,” jelasnya.

Ia mengakui dalam menetapkan HET LPG di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia, sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat. Seharusnya menurut Yan, pemerintah mengevaluasi juga mengenai penetapan HET.

“Karena bisa lebih murah dibandingkan yang ditetapkan saat ini. Hanya saja yang kita ketahui memang, pihak Pertamina mengklaim tingginya dalam menetapkan HET lantaran terkendala biaya produksi. Ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya,” lanjutnya. (13)

Rekomendasi Berita