oleh

Jika Terpilih BPN Pastikan Jaksa Agung dari Non Parpol

JAKARTA – Jelang depat pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berbagai isu yang terkait dengan hukum khususnya yang hingga kini belum terselesaikan kembali muncul ke permukaan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara soal pandangan sang capres tentang jaksa agung yang tidak diangkat dari kader parpol.

Menurutnya, Prabowo dan Sandiaga berulang kali menyatakan penegak hukum itu adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi. Kalau penegak hukumnya bermasalah jangan harap bisa pencegahan korupsi. Jadi Polisi, Jaksa termasuk KPK harus diperkuat. ” Kalau terkait dengan ini, Prabowo tidak akan pernah melakukan mengangkat Jaksa Agung yang berasal dari partai politik tertentu, katanya, kemarin,
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku setuju dan sepakat dengan pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak yakni Jaksa Agung harus berani menegakan hukum dengan adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk kekeuasaan.

“Memang jabatan Jaksa Agung itu politis, tapi ini penegakan hukum harus dipimpin orang yang tidak memiliki kepentinmgan apapun,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (16/1).

Dia menegaskan jika Jabatan Jaksa Agung nantinya diberikan pada unsur partai politik maka bukan hal yang tidak mungkin penegakan hukum di Indonesia tidak ada kemajuan yang berarti, khususnya pemberantasan korupsi. Intervensi politik akan menjadikan hukum tumpul ke atas dan tajam kebawah. “lihat saat ini penegakan hukum di Indonesia, apa sudah baik atau belum, bayangkan jika Jaksa Agung diintervensi, apa bisa hukum berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, jabatan Jaksa Agung sangat vital dalam penegakan hukum, akan jauh lebioh baik jabatan ini diberikan kepada orang yang profesional, dan jaksa karier yang mengerti soal hukum, pasalnya jika jabatan ini diemban pada seseorang yang merupakan pimpinan dan anggota partai politik sangat rawan intervensi yang memberikan dampak negatif penegakan hukum di Indonesia.

“Bahaya sekali jika Jaksa Agung dari parpol, intervensinya kuat, kalau sudah diintervensi apa Jaksa Agung berani melawan intervensi itu,” tutupnya.

Sementara, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang dimintai tanggapannya terkait hal ini menegatakan, jabatan Jaksa Agung harus bebas dari intervensi kekuasaan apapun. Jaksa Agung merupakan ujung tombak penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Walaupun jabatan Jaksa Agung itu bersifat politis, jabatan publik Jaksa Agung bisa dimanfaatkan parpol maupun penguasa untuk menyelamatkan kelompok atau menjatuhkan lawan politiknya, tuturnya.

Namun demikian, saat ditanya apakah Jaksa Agung lebih baik dijabat oleh jaksa karir atau non karir, dikatakan Abdul Fickar, kedua-duanya sangat mungkin dipilih, Tetapi keduanya ada kelebihan dan kekurangan. Jika dijabat dari jaksa karier sudah menjadi rahasia umum bahwa intervensi kekuasaan ekonomi dan uang seringkali mewarnai penegakan hukum oleh Kejaksaan khususnya dalam penangan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi. Betapa banyak SP3 korupsi yang jika ditangani KPK bisa berjalan. Demikian juga kasus kasus yang sampai ke pengadilan terkesan orang-orangnya menjadi korban sistem saja,” tegasnya.

Lalu jika Jaksa Agung dijabat dari non karier kekebihannya yakni Jaksa Agung dapat tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara internal dan eksetrnal. Namun sayangnya kelemahannya seringkali kebijakannya hanya sekadar tertulis dan minim untuk dilaksanakan,” tutupnya. (lan/fin)

Rekomendasi Berita