oleh

Jebakan ‘Setan’ Pinjaman Online

LINGGAU POS ONLINE – Era digital semua urusan semakin mudah. Termasuk urusan pinjam uang. Sederet aplikasi dan jasa pinjaman online terus bermunculan, via SMS khususnya. Cukup menyerahkan foto KTP, pinjaman duit tunai bisa langsung dicairkan. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, ada jerat yang siap ‘mencekik’ para nasabah.

Sopir Taxi, Zulfadli (35) contohnya. Ia ditemukan tewas gantung diri awal Februari 2019. Belakangan diketahui, Zulfadli nekat mengakhiri hidupnya karena meminjam uang Rp500 ribu dari salah satu pinjaman online untuk biaya hidup sehari-hari. Namun, karena telat membayar, nilai utang sekaligus bunga membengkak. Hal ini membuat Zulfadli tertekan dalam jebakan setan rentenir online.

Zulfadli mendapatkan berbagai tekanan dari debt collector. Tekanan yang diberikan berupa penyebaran data pribadi dan juga ancaman-ancaman yang menekan secara pribadi dari pinjaman online tersebut.

Hal sama juga dirasakan MA yang belum lama ini mengundurkan diri dari tempat kerjanya. MA tak mampu menahan malu, saat rekan sekantornya bahkan atasannya mendapat SMS dari pemberi pinjaman online.

MA mengakui pernah meminjam dana secara online sebesar Rp2 juta. Pembayaran pinjaman itu dilakukannya per pekan melalui transfer via ATM.

Menjelang pelunasan, MA kembali ditawari oleh si peminjam online. Lalu ia mendapatkan Rp4 juta dari transaksi yang kedua.

Sebagaimana sebelumnya, jelang akhir pelunasan peminjam kembali menawarkan pinjaman dengan nominal lebih besar sampai Rp10 juta.

Namun, proses pembayaran pinjaman ketiga itu tak semulus sebelum-sebelumnya. Ia sempat terlambat membayar sampai 3 bulan angsuran.

Penagihan dari peminjam online dimulai. Bukan ke MA secara langsung. Peminjam online menelepon bahkan meng-SMS orang tua MA, istrinya, bahkan rekan kerja se-kantornya.

MA malu atas semua SMS dan telepon kepada seluruh keluarga dan rekan kerjanya. Sehingga, ayah dua anak ini memutuskan mengundurkan diri dari tempat kerjanya.

MA menuturkan, jika ditotal kalkulasi pinjaman dan bunga yang belum terbayarkan ke peminjam online itu sekitar Rp15 juta. Ia berniat untuk menyelesaikan kewajiban itu. Namun MA tak mendapat kepastian, apakah setelah mentransfer Rp15 juta itu, pinjaman onlinenya benar-benar sudah lunas.

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau terpilih, Nurussulhi Nawawi menegaskan untuk kasus konsumen yang terlibat dalam pinjaman online, pihaknya sulit untuk memfasilitasinya lantaran ketidakjelasan dari pemilik usaha pinjaman online.

“Ya tidak bisa kita teruskan jika ada laporan, karena pelaku usahanya tanpa wujud hanya melalui online tanpa alamat kantor pasti dan tidak jelas. Alamat yang akan kita tuju tidak jelas, belum lagi usahanya dan pemiliknya,” tegas Nun, Rabu (21/8).

Kecuali dilanjutkan Nun, yang sudah di verifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena memang ada beberapa Financial Technology (fintech) yang sudah diverifikasi oleh OJK. Namun, sebagian besar juga alamatnya sudah tidak jelas, akun sering berganti.

Nun menegaskan, fintech ini bukan cara pinjam uang yang sehat, karena tidak terdaftar di OJK, bunga tinggi melampaui bunga yang diatur oleh Bank Indonesia untuk lembaga pembiayaan, tanpa agunan, sesuatu yang tidak lumrah.

Artinya ada cara lain yang dilakukan pemilik pinjaman online untuk penagihan ke nasabahnya. Salah satunya mempermalukan nasabahnya saat penagihan. Seharusnya konsumen tahu konsekuensi hal ini, apalagi sudah tahu pinjaman ini tanpa agunan.

“Saran kita lebih baik dihindarkan. Kalau kita sudah mau, harus bisa ambil risiko. Namun apapun itu, prinsipnya namanya hutang harus tetap dibayar, dan kuncinya setelah ini jangan lagi mau berhubungan dengan pinjam online,” tegasnya.

Pinjaman online memang perkembangannya cukup pesat. Karena ketiadaan syarat yang berbelit, khususnya tentang agunan. Hanya bermodal KTP pengguna bisa memperoleh dana segar atau barang yang diinginkan.

Dari tirto.id, Ruby Alamsyah, Analis Forensik Digital dari Jarnus Digital Forensic, menyebut secara tersirat bahwa data pengguna, seperti daftar nomor kontak, adalah jaminannya.

“Data yang diambil si aplikasi merupakan cara perusahaan mengamankan bisnis mereka,” jelas Ruby.

Menengok ke Google Play, toko aplikasi Android, aplikasi-aplikasi pinjaman online umumnya meminta hak akses ke bagian-bagian sensitif ponsel penggunanya. Ada yang meminta akses kontak guna membaca/melihat daftar kontak si pengguna, meminta akses log telepon, hingga meminta akses membaca SMS si penggunanya.

Hak-hak akses tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan fintech mengintip, bukan hanya data si pengutang, tapi juga orang-orang yang tidak berhubungan dengan si perusahaan.

Dalam paparan Ruby, data-data pribadi pengguna terambil oleh si perusahaan fintech melalui fitur-fitur yang tersemat di aplikasi pinjaman online tersebut.

“Ini sama saja seperti spyware (aplikasi mata-mata),” tegasnya.

Sialnya, spyware yang menghisap data-data pribadi ala aplikasi pinjaman online memiliki imunitas. Imunitas yang dimaksud ialah adanya consent alias persetujuan dari si pengguna atas hak akses yang diminta aplikasi.

“(Ketika pengguna sudah menyetujui) data telah menjadi milik si aplikasi. Pengguna tidak bisa berbuat apa-apa,” papar Ruby.

Pengguna aplikasi pinjaman online memang dituntut untuk tidak bisa untuk tidak menyetujui. Jika hak-hak akses atas log telepon hingga SMS tidak diberikan, aplikasi tidak bisa terpasang. Akibatnya, pengguna tidak bisa berutang. (adi/rfm/ttd)

Rekomendasi Berita