oleh

Jangan Mortal Apalagi Merusak

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Pemerintah desa dan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam membatasi jam pesta malam. Karena diduga pesta malam menjadi penyebab tingginya peredaran narkoba.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Hasbi Asadiki, Minggu (10/12).

Anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi Kabupaten Muratara, Lubuklinggau dan Musi Rawas berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba di Kabupaten Muratara sangat tinggi.

“Muratara menjadi zona nyaman bos-bos bandar narkoba, itu tugas kito mencegah peredaran tersebut,” kata Hasbi Asadiki.

Menurutnya, tingginya peredaran narkoba disebabkan adanya pesta malam apalagi melebihi pukul 00.00 WIB.

“Pemerintah melalui, instansi terkait dan aparat hukum harus tegas, membatasi pesta malam, tanpa pengecualian. Pukul 00.00 WIB harus tutup, karena saat pesta inilah narkoba beredar,” sebutnya.

Bahkan, dalam pesta malam juga sebisa mungkin kalau bisa ditiadakan house musik. Ini harus benar-benar dilakukan khususnya kepala desa, camat harus mengikuti aturan, karena kades dan camat selaku pimpinan di daerah tersebut.

“Kepada masyarakat dihimbau untuk memberikan informasi kalau ada penyalahgunaan atau transaksi narkoba di wilayah mereka, Yang mencurigakan laporkan kepada pihak keamanan, baik kepolisian maupun TNI,” imbaunya.

Selain tingginya peredaran narkoba, pihaknya juga menyayangkan kondisi Kabupaten Muratara yang akhir-akhir ini ricuh dan berimbas kepada pelanggaran hukum, yakni perusakan aset negara dan gangguan ketertiban umum, dalam hal ini pemortalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

“Kito sedih mendengar kondisi Kabupaten Muratara akhir-akhir ini, bahkan kami malu, menjadi pembicaraan anggota dewan dari daerah lain, bahkan dari pemerintah pusat, di mana adanya aksi perusakan aset negara dan pemortalan jalan nasional oleh masyarakat kita,” ucapnya.

Menurutnya, kalau masyarakat ada permasalahan sampaikan ke pemerintah daerah atau kepada DPRD Muratara, bukan dengan mengganggu fasilitas umum.

“Kalau ado masalah sampaikan ke pemerintah daerah atau DPRD, jangan mortal apalagi merusak aset negara, karena dengan pemortalan tersebut semuanya ikut berimbas dan mencoreng nama baik Kabupaten Muratara,” ucapnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita