oleh

Jangan Kriminalisasi Sengon

LINGGAU POS ONLINE – PT PLN Persero menggandeng Bareskrim Polri untuk menginvestigasi gangguan yang menyebabkan mati listrik massal alias blackout di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8) lalu. Hasil investigasi yang menyebut pohon Sengon menjadi penyebab listrik mati dinilai tidak masuk akal.

“Tidak seharusnya pohon disalahkan dan menjadi kambing hitam atas pemadaman listrik massal. Jangan kriminalisasi pohon Sengon dong,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut Fadli, Menteri BUMN Rini Soemarno harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dia mengatakan Rini seharusnya segera merespons, meski kini sedang menunaikan ibadah haji.

“Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab. PLN kan di bawahnya Menteri BUMN. Jangan diam-diam saja. Kalau sedang melakukan ibadah haji, kita tahu ini belum puncaknya. Justru masih banyak waktu di sana. Memang beribadah, tapi ada waktu kok. Karena masalah PLN ini sangat krusial,” papar Fadli.

Politisi Gerindra itu meminta ada batas waktu investigasi penyebab mati listrik itu.

“Harus ada investigasi tetapi harus ada limit harus ada waktunya. Kapan? Masa yang begini saja perlu setahun. Seminggu atau dua minggu sudah lebih dari cukup,” imbuhnya.

Fadli juga mengkritik rencana PLN memangkas gaji karyawan PLN karena peristiwa blackout. Dia menilai kebijakan itu merupakan ketidakprofesiolan PLN.

“Itu cara yang tidak profesional. Masa karyawan jadi korban, siapa yang tanggung jawab. Kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di undang-undang. Aturan itu yang dimainkan. Atau direksi ambil diskresi. Seperti ganti kerugian ke masyarakat,” ucapnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan. Dia tak setuju wacana PT PLN memangkas gaji karyawan, demi membayar ganti rugi akibat pemadaman listrik secara massal beberapa waktu yang lalu.

“Tidak fair kalau dibebankan ke karyawan. Ini kan bukan kesalahan karyawan,” tegas Bara.

Politisi PAN itu mengatakan, PLN bisa memberikan kompensasi kepada pelanggan dengan memberikan diskon atau potongan biaya pada tagihan listrik pelanggan. Namun, PLN harus menanggung risiko berkurangnya pendapatan, karena telah memberikan diskon.

“Kompensasi yang diberikan pelanggan yang terkena dampak blackout adalah dalam bentuk diskon. Yakni pemotongan pada tagihan listrik berikutnya. PLN tidak mengeluarkan dana. Namun, pemasukan PLN akan berkurang,” jelas Bara.

Sementara, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta agar polisi tidak terlalu cepat menyimpulkan penyebab listrik padam disebabkan pohon Sengon yang mengganggu aliran listrik. Menurut Arsul, sebaiknya kepolisian melakukan investigasi lebih mendalam terlebih dahulu.

“Seharusnya Investigasinya diperdalam dulu. Kesan yang muncul itu belum diselidiki secara mendalam. Menurut saya kesimpulan itu terlalu cepat,” tambah Arsul.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah sudah mengecek tower transmisi di daerah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi, lokasi itu adalah tempat kejadian perkara (TKP) padamnya listrik di hampir seluruh pulau Jawa dan Bali. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut ada pohon yang diduga melebihi batas ketinggian yang seharusnya.(yah/fin/rh)

Rekomendasi Berita