oleh

Jamin dan Fasilitasi Korban Kekerasan

Eksekutif Berikan Jawaban Atas Masukan Fraksi

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas, kembali melaksanakan dua agenda rapat paripurna. Agenda pertama, mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dilanjutkan agenda kedua, mendengarkan penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD 2018, di ruang rapat paripurna Kelurahan Pasar Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kamis (23/11).

Rapat dengan agenda pertama, dipimpin oleh Wakil Ketua II Ismun Yahya, dan dihadiri 22 anggota dewan. Sementara dari eksekutif, dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti

Dalam penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Hj Suwarti menjelaskan atas saran, imbauan dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi-fraksi dewan.

Pertama, jawaban atas pemandangan umum fraksi PDIP. Eksekutif sepakat jika dalam penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, harus dengan kehati-hatian. Saran ini dijelaskannya, akan menjadi perhatian mereka saat melaksanakan rapat dengan Pansus DPRD.

Selanjutnya mengenai saran dari Fraksi Partai Golkar, pihaknya juga meyakinkan dengan ditetapkannya Perda ini dapat menjamin dan memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan, untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender.

“Sementara mengenai saran dari fraksi Partai Demokrat, melalui perangkat daerah terkait akan memperhatikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul akibat tindak kekerasan. Sementara untuk saran dari Fraksi PKS, agar Perda RPJMD dapat diselaraskan dengan RTRW kami pun sependapat, Kami jelaskan, kalau revisi Perda RTRW yang disarankan mereka juga sudah dilaksanakan. Saat ini, sudah masuk tahap penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang merupakan syarat dari penyusunan Perda RTRW,” jelas Hj Suwarti.

Sementara, mengenai pertanyaan dari fraksi Partai Hanura tentang arti kalimat di judul Raperda. Apakah kalimat perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan hanya untuk korban kekerasan tidak termasuk perempuan, ataukah satu kesatuan juga dijelaskan, oleh orang nomor dua di Pemkab Musi Rawas ini.

“Seperti tujuan disusunnya Raperda ini, yaitu untuk menjamin dan memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender, maka pengertian perempuan dan anak dalam Raperda ini merupakan satu kesatuan,” jelasnya.

Mengenai masukan agar dalam pembahasan, dicantumkan penjelasan mengenai jenis kekerasan, pemerintah pun sepakat.

“Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah membentuk P2TP2A. Hingga menjadi tempat pelaporan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi korban kekerasan. Sementara untuk jenis kekerasan, sudah kami cantumkan dalam penjelasan Raperda,” ungkapnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita