oleh

Jalan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?

Oleh : Nur Rohman, S.H *)

Penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada sekelompok masyarakat yang bergerak cepat untuk menginisiasi perbaikan jalan yang berlubang atau rusak. Masyarakat bekerja secara mandiri gotong royong untuk membeli bahan baku material dan bekerja bersama-sama memperbaiki dengan peralatan seadanya.

Sekilas nampak tidak bermasalah, namun sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat berwenang untuk memperbaiki jalan yang berlubang atau rusak ?. Bukankah masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak agar secara tidak langsung mendapatkan manfaatnya, misalnya saja infrastruktur atau jalan yang bagus.

Namun, kenapa masyarakat juga yang masih memperbaiki jalan yang rusak. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utama jalan menjadi penghubung bagi masyarakat untuk bergerak dari wilayah satu ke wilayah lainnya.

Sehingga, apabila jalan tersebut mengalami kerusakan sudah pasti memberikan dampak bagi keberlangsungan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Selain menghambat aktivitas masyarakat, jalan rusak seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal. Banyak pengguna jalan mengalami luka ringan, berat, bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menjelaskan bahwa status jalan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Pada intinya berkaitan dengan kelima status jalan tersebut memiliki prinsip yang sama, dimana jalan tersebut difungsikan untuk menghubungkan antar wilayah tertentu.

Yang membedakan adalah antar hubungan wilayah sesuai dengan ruang lingkupnya. Misalnya jalan nasional yaitu yang menghubungkan antar provinsi, jalan provinsi yaitu yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Berkaitan dengan kewenangannya, sesuai dengan status jalan dan ruang lingkupnya.

Akibat dan upaya hukum

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan penyelenggara jalan yang memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan atau memperbaiki, sesuai dengan status jalan dan porsi ruang lingkupnya. Amanat tersebut tercantum pada Pasal 24 Ayat (1) UU 22/2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Apabila penyelenggara belum bisa memperbaiki jalan tersebut, dikarenakan kondisi cuaca atau kendala karena belum ada anggarannya sesusai dengan ayat (2) maka penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Namun, terkadang hal tersebut tidak dilakukannya. Sehingga, pihak penyelenggara jalan yang abai atau tidak memberikan rambu pada jalan yang rusak dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan wewenangnya.

Hal itu mengacu pada Pasal 273 Ayat (4) UU 22/2009 yang menyebutkan “Penyelenggaran Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (2) dipindana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.5000.000,.00”.

Selain itu juga, masyarakat yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh jalan rusak dapat melakukan upaya hukum. Adapun opsi yang dapat warga gunakan adalah gugatan warga negara atau (Citizen Lawsuwit) yang lebih menyasar pada kebijakan pemerintah terkait jalan dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa yang sekaligus warga dapat meminta ganti rugi atas kecelakaan atau kerugian yang dialaminya.

Pengawasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur khususnya jalan memang memerlukan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit. Sehingga, seharusnya sejak awal perencanaan sampai pada pelaksanaan di lapangan harus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Mengapa perlu diawasi? Proyek pembangunan maupun perbaikan jalan yang rusak biasanya menggunakan APBN/APBD yang tidak lain uangnya berasal dari pajak-pajak masyarakat. Selain itu juga, kerapkali proyek-proyek seperti ini menjadi bancakan oleh banyak oknum-oknum dengan cara pengurangan kualitas bahan-bahan baku material yang digunakan.

Maka tidak heran jika ada pembangunan atau perbaikan jalan hanya berselang 1 tahun saja jalan tersebut sudah mengalami kerusakan. Masyarakat maupun LSM dapat melakukan pengawasan sejak awal tender dilakukan oleh pemerintah, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang biasanya masing-masing daerah memiliki.

Dari situs tersebut kita bisa mendapatkan informasi mengenai proyek jalan mana saja yang akan dibangun atau diperbaiki, PT atau CV apa saja yang ikut tender, dan mengetahui biaya proyek tersebut.

Selain itu juga, bisa melalui situs Opentender.net yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bentuk pengawasan untuk pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya kanal-kanal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi langsung mengawasi proyek-proyek pembangunan jalan dan sekaligus dapat mencegah terjadinya praktek-praktek KKN melalui pengadaan barang dan jasa.

Penutup

Jalan adalah infrastruktur publik, sehingga tanggungjawab untuk membangun, merawat dan memperbaiki ada pada pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan status jalan dan wewenangnya. Peran masyarakat sangat penting untuk terlibat langsung melakukan pengawasan sejak awal perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

Apabila jalan yang rusak tidak segera diperbaiki, atau diberikan tanda oleh penyelenggara jalan sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan. Maka, sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum dapat menggunakan instrumen hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut keadilan atau ganti kerugian kepada pihak penyelenggara jalan.(*)

*) Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Peneliti IJW

Rekomendasi Berita