oleh

Jalan Panjang UU KUHP dan Penyiaran Indonesia

Pembahasan RKUHP
Tahun 2012 : Dibentuk Rancangan KUHP
Tahun 2013 : Masuk pembahasan di DPR
Tahun 2018 : Sejumlah usulan baik terkait terorisme, penyadapan dan kritikan kepada negara dibahas untuk dimasukkan
Tahun 2019 : Belum masuk untuk agenda UU yang disahkan, bahkan akan nada pembahasan terkait prostitusi, perzinahan

Revisi UU Penyiaran
Tahun 2016 : Masuk menjadi usulan untuk dibahas
Tahun 2017 : Draft RUU sudah disepakati dan diserahkan Komisi I ke Baleg sejak awal Februari 2017
Tahun 2019 : Belum masuk untuk pembahasan Perdebatan muncul terkait penerapan single mux atau multi mux

JAKARTA – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai bahwa DPR RI terlalu lambat dalam menuntaskan beberapa Undang-Undang (UU) yang drafnya sudah berada lama di tangan parah legislator tersebut.

Lucius memberi contoh seperti saat ini dua UU dirasa perlu keberadaannya. Namun hingga saat ini pembahasan revisinya belum dituntaskan oleh DPR.

“Sebagai contoh sebentar lagi Pilpres dan Pileg kampanye akan dilakukan di beberapa media tetapi UUPenyiaran revisinya masih tertahan di Baleg dan belum disahkan hingga saat ini. Atau kasus prostitusi di mana UU Hukum Pidana (KUHP) belum maksimal menjerat semuanya,” kata Lucius saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Lucius, DPR dalam menentukan prioritas pembahasan UU sangatlah kebingungan dan tidak memiliki arah dan target penyelesaian.

“Bingung menentukan nama UU atau terkadang siapa yang akan menjadi sumber untuk mendengar pendapat bisa juga terkendala waktu. Saya kira itu kelemahan DPR bersama dengan pemerintah dalam pembuatan legislasi, seharusnya mereka dapat terstruktur dan bisa mengatur demi kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya.
Namun, pemaparan lain disampaikan oleh Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Mpu Tantular Jakarta, Ferdinand Montororing mengatakan, dalam melakukan revisi satu UU memerlukan banyak pertimbangan, masukan dan kajian yang benar-benar matang agar saat disahkan aturan hukum tersebut dapat berlaku maksimal dan tidak terjadi satu tumpang tindih seperti yang sudah-sudah.

“Ada 766 pasal KUHP, 286 pembahasan KUHAP dan ada dua buku masing-masing soal ketentuan umum dan pidananya, sehingga lama dibahas daftar inventarisasi masalahnya. Mantan Ketua LBH Ampera Jakarta ini mencontohkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak sekali peraturan hukum yang dinilai memerlukan revisi. Namun dalam melakukannya harus juga memperhatikan aturan hukum lainnya. Sebagai contoh, mengatur terkait kritik dan menjatuhkan nama baik Presiden dalam satu aspirasi berbentuk publikasi di media massa. Bilamana tidak memiliki kajian yang tepat dapat dinilai membungkam kebebasan Pers situ sendiri di mana telah memiliki satu UU,” jelas Ferdinand.

Namun demikian, Ferdinand sebagai seorang pengamat sekaligus praktisi juga menyayangkan kinerja DPR yang seharusnya dapat menyusun skala prioritas di tengah zaman yang semakin pesat seperti saat ini.

Dirinya mengaku khawatir dengan lambatnya beberapa pembahasan revisi dan draft UU. Hal itu dapat membuat Indonesia semakin mundur terpecah dikarenakan tidak memiliki acuan dasar peraturan sebagai pelindung sekaligus penegakan hukum.

“Zaman semakin maju, teknologi berkembang pesat bilamana lambat Indonesia akan mudah diserang dan hancur karena minim perlindungan berupa aturan hukum,” pungkasnya.

Sementara terpisah, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sesungguhnya dalam pengesahan UU bukanlah hanya dari cepat atau lambatnya setiap komisi bekerja. Tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah dan keseakatan antar fraksi.

Dalam permasalahan RUU Penyiaran, Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan pembahasan draf sampai saat ini masih tertahan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Alhasil, draf RUU pun belum dibacakan di rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU Penyiaran.

Draft ruu sendiri sudah disepakati dan diserahkan Komisi Penyiaran ke Baleg sejak awal Februari 2017 lalu. Tapi hingga saat ini belum kembali sudah hamper 2 tahun katanya.

Dirinya menambahkan, Baleg DPR memang belum mencapai kata sepakat terhadap RUU inisiatif dari dewan ini. Pasalnya, sejumlah usulan kembali mencuat dalam rapat Baleg, salah satunya terkait penerapan sistem penggunaan frekuensi untuk penyiaran atau multipleksing yang disingkat sebagai mux.

Perdebatan muncul terkait penerapan single mux atau multi mux. Pada single mux, penggunaan frekuensi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sebaliknya pada multi mux, penggunaan berada di banyak pemegang lisensi, swasta hingga pemerintah. Di tengah pembahasn, muncul juga usulan penerapan hybrid, atau pembagian jatah frekuensi antara pemerintah dan swasta.

Kharis menuturkan bahwa dalam draf RUU, Komisi Penyiaran sudah menyepakati penggunaan single mux. Namun ia menyadari ada pandangan lain yang muncul, saat diharmonisasi di Baleh.

“Saya gak berhak ngomong ke Balegnya, yang jelas di Komisi I (Penyiaran) itu single mux,” ujarnya.

Namun ia menyampaikan, bahwa perdebatan soal draf RUU Penyiaran tidak semata hanya penggunaan frekuensi. Namun masih terdapat persoalan lainnya yang membuat pembahasan RUU jalan di tempat.(fin)

Rekomendasi Berita