oleh

Jalan Hancur, Minim Andil Perusahaan

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Sebagian perusahaan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga justru merugikan daerah. Mereka bergerak dibidang perkebunan maupun pertambangan. Terutama bagi mereka yang kendaraan operasionalnya melintasi jalan kabupaten, namun tidak memberikan kompensasi atau bantuan untuk perbaikan jalan.

Untuk itulah, Komisi III DPRD Kabupaten Muratara yang melakukan rapat bersama mitra komisi seperti Asisten II Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyepakati untuk membentuk sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pemakaian jalan dan Sungai daerah.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DRPD Kabupaten Muratara, Arjuna Jipri setelah memimpin rapat yang dilaksanakan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Musi, Kamis (15/2).

“Mestinya perusahaan membuat jalan sendiri dalam melakukan aktivitas kegiatan operasional mereka, Khususnya dalam mendistribusikan hasil produksi perusahaan,” kata dia.

Menurutnya, dengan adanya Perda tersebut, tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muratara, kalau melewati jalan kabupaten pihak perusahaan membayar kompensasi.

“Kami masih akan membahas berapa jumlah kompensasi yang wajib perusahaan berikan kepada daerah, sebagai setoran apabila ingin melewati jalan atau sungai milik daerah, jadi belum tahu berapa, tapi yang sudah menerapkan Kabupaten Musi Rawas satu perusahaan membayar 15 miliar setiap setahunnya,” paparnya.

Lebih lanjut, Arjuna Jipri menjelaskan, dengan Raperda tentang retribusi pemakaian jalan dan Sungai daerah Kabupaten Muratara menjadi salah satu cara untuk peningkatan PAD. Karena hingga saat ini serapan PAD masih lemah yakni di bawah 10 %, artinya regulasi yang dibuat belum maksimal. Pajak retribusi.

Sementara, Plh Kadis PUPR Kabupaten Muratara, Lantang sebelumnya mengatakan sehebat apapun jalan yang dibangun oleh pemerintah, kalau beban yang dibawa oleh kendaraan melebihi tonase maka jalan tersebut akan hancur, bahkan setahun sudah terjadi kerusakan.

“Sebagus apapun jalan yang dibangun kalau kendaraan yang melintasinya melebihi batas maksimal yakni 6 ton. Dipastikan jalan tersebut akan rusak, bahkan kalau secara aturan di Dinas Perhubungan maksimal angkutan damp truk tonase 4,5 ton,” ucapnya.

Menurutnya, perusahaan di wilayah Kecamatan Rawas Ilir dalam membawa hasil produksi melebihi tonase. Tapi tidak ada kontribusi dalam perbaikan atau pembangunan jalan, tapi untung saja jalan di Kecamatan Rawas Ilir rigiet beton, karena kondisi kontur tanah di sana tanah rawah kalau aspal sudah lama rusak.

“Untuk itulah, besok (Kamis,red) kita akan membahasnya bersama Komisi III DPRD Kabupaten Muratara,” jawabnya. (07)

Rekomendasi Berita