oleh

Jaksa Tahan Mantan Kepala BKPSDM Muratara

LINGGAUPOS.CO.ID – Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Sudartoni yang juga mantan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muratara, Sudartoni ditahan jaksa, Jumat (28/5/2021) pagi.

Sudartoni ditahan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Lelang Jabatan Kabupaten Muratara, pada 2016 lalu, kedua terdakwa melakukan suatu kegiatan yang tidak tertulis di APBD yang dibuatkan dan dicairkan di tahun anggaran APBD 2017 tercantum sebesar Rp900 juta.

Kepala Kejari Lubuklinggau Willy Ade Khaidir melalui Kasi Pidsus, Yuriza Antoni, SH mengatakan, “Sudartoni kami tahan di Rumah Tahanan (Rutan) dalam rangka tahap penyelidikan dikhawatirkan tersangka melarikan diri menghilangkan barang bukti,” katanya.

“Jadi tersangka kita tahan selama 20 hari di Rutan dalam kasus lanjutan Uji Kompetensi di Kabupaten Muratara Tahun 2017 dan tersangka dipanggil Pukul 09.00 WIB sudah diperiksa tim medis, kesehatan yang bersangkutan dalam keadaan sehat, sudah di Rapid Test dan tersangka sudah ditahan di Rutan Lubuklinggau,”ungkapnya.

“Jadi tidak menuntut kemungkinan nantinya ada tersangka baru, kami akan melakukan penyeledikan dan mempelajari jika memenuhi unsur hukum kalau pun ada tesangka baru jika ditemukan,” jelasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Inspektorat Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara, Sudartoni saat diwawancarai awak media saat keluar menuju mobil tahanan mengatakan, “Resiko pekerjaan,” tutupnya.

Sementara itu pantauan linggaupos.co.id, setelah diperiksa Sudartoni mengenakan rompi merah digiring petugas ke mobil tahanan. Setelah masuk ke dalam mobil tahanan warna hijau, tersangka langsung diangkut.

Sebelumnya dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, telah menjatuhkan vonis dalam sidang Senin (5/4/2021).

Majelis hakim menyatakan terdakwa Riopaldi Okta Yudha dan  Hermanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek lelang jabatan.

Majelis Hakim Abu Hanifa dipersidangan menyatakan terdakwa Riopaldi Okta Yudha dan Hermanto memenuhi unsur dan terbukti bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 hurup B Undang-undang 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Kemudian menjatuhkan vonis terhadap Riopaldi 1 tahun 6 bulan penjara dan Hermanto 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Keduanya juga didenda

Selain itu majelis hakim, menjatuhkan vonis Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan penjara.

Kemudian, terdakwa Riopaldi juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp19.747.170 dan Subsider 6 bulan kurungan penjara. Sementara Hermanto diminta membayar uang pengganti Rp98.850.000 dan subsider penjara selama 1 tahun.

Sebelumnya JPU Kejari Lubuklinggau menuntut mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara, Riopaldi Okta Yudha 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan. Serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp25.697.170 atau diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Kemudian Tim Pansel Lelang Jabatan, Hermanto dituntut 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp109.650.000, apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan incrah, maka harta benda disita oleh jaksa, dan dilelang. Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.(*)

Rekomendasi Berita