oleh

Jaksa Tahan Empat Tersangka AKN

LUBUKLINGGAU – Empat tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Senin (7/1).

Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan berkas perkara keempatnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah kurang lebih satu jam, berkas para tersangka tersebut dinyatakan lengkap atau P21.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Hj Zairida didampingi Kasi Pidsus, M Iqbal dan Kasi Intel, Wira mengatakan tersangka yang ditahan adalah FD mantan Kepala Dinas Pendidikan Muratara yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muratara, sebagai pengguna anggaran.

Kemudian FS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tersangka lainnya, FI selaku kontraktor proyek dari PT Binduriang Karya Mandiri (BKM), dan SB sebagai PPTK.

“Para tersangka sudah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubuklinggau pada pukul 14.00 WIB,” kata Hj Zairida sambil menjelaskan, sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap BR.

Proses penahanan berdasarkan empat surat perintah penahanan tingkat penuntutan, yakni No.PRINT-01/N.6.16/Ft.1/1/2019, No.PRINT-02/N.6.16/Ft.1/1/2019, No.PRINT-03/N.6.16/Ft.1/1/2019 dan No.PRINT-04/N.6.16/Ft.1/1/2019.

Menurutnya, proses penahanan dilakukan berdasarkan alasan subjektif dan objektif, yakni dikhawatirkan para tersangka melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti atau kembali mengulangi perbuatan yang sama.

Kemudian, alasan objektifnya yakni tindak pidana yang diduga dilakukan keempat orang tersangka ini, ancaman hukumannya di atas lima tahun.

Para tersangka, kata Kajari, diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana, subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, dan masa penahan tersangka dimulai 7 Januari hingga 26 Januari 2019,” jelasnya.

Diakuinya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus AKN, berdasarkan keterangan para tersangka di persidangan, yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Bukan sesuatu yang istimewa adanya tersangka baru terungkap dalam persidangan. Kalau ada petunjuk baru, jelas akan langsung kita proses sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara melalui Dinas Pendidikan, membangun gedung AKN di Desa Noman Baru Kecamatan Rupit tahun 2016 lalu. Dengan anggaran sekitar Rp8,4 miliar.

Namun, hingga saat ini bangunan gedung AKN tersebut terbengkalai dan belum berfungsi sebagaimana mestinya lantaran belum selesai.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Lubuklinggau, Imam Purwanto, Senin (7/1) mengakui mendapatkan titipkan keempat tersangka dari Kejari Lubuklinggau.

Keempatnya, ditambahkan Kalapas, ditahan di ruang Masa Perkenalan Lingkungan (Mapnaling), dengan ukuran kamar 4 X 7 meter dengan kapasitas 15 orang.

Setiap tahanan yang baru masuk, akan ditahan dulu ruang Mapnaling selama dua minggu, kemudian baru dipindahkan ke ruang tahanan khusus Tipikor.

“Keempatnya, di sini hanya tahanan sebelum menjalani sidang di Palembang nanti,” kata Imam Purwanto.

Terpisah, kuasa hukum tersangka FD dan FS, Gabriel H Fuady mengatakan pihaknya patuh dan proaktif dengan proses hukum. Namun pihaknya juga sudah menyiapkan langkah–langkah hukum kedepannya.

“Kami beranggapan adanya ketidakadilan, sehingga meminta pihak Kejari Lubuklinggau agar mengusut tuntas sampai ke proses ke selanjutnya. Karena mantan Kadisdik ini hanya sebatas tingkat 70 persen, untuk 30 persen ke atasnya harus ada yang bertanggung jawab. Jika tidak akan ada preseden buruk untuk Kejari Lubuklinggau,” kata Gabriel.

Sementara Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) H Zainal Arifin mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum berani berbicara mengenai pejabat ASN yang terkena kasus Korupsi AKN.

“Untuk saat ini, saya belum bisa mengatakan apapun, baik sanksi atau apapun,”kata H Zainal. (aku/awj)

Rekomendasi Berita