oleh

Izin Lebih Rendah Ketimbang Hak Ulayat

Pemaparan Ahli Hukum Pidana Prof DR Syaiful Bakhri

Pakar Hukum Pidana Prof DR Syaiful Bakhri, SH, MH, berpandangan, antara izin dan sertifikat lebih tinggi sertifikat. Bahkan, izin lebih rendah dari hak ulayat. Mengapa demikian?

Laporan Wartawan Linggau Pos, Sidorejo

KUASA hukum Ilyas, H Indra Cahaya dan Yurrizal Koto melayangkan gugatan praperadilan, atas penetapan tersangka yang sudah dilakukan aparat kepolisian terhadap Ilyas. Masalah awalnya, lahan Ilyas yang merupakan warga Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) itu tumpang tindih dengan izin yang dimiliki PT PML yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada 2009.

Sementara, sejak tahun 1985 lahan seluas 63 Hektare (Ha) tersebut sah milik Ilyas, dengan bukti sertifikat hak milik.

H Indra Cahaya dan Yurrizal Koto merasa aparat kepolisian telah melakukan kesalahan, dan untuk meyakinkan majelis hakim tunggal, Dian Triastuti. Maka, kuasa hukum Ilyas ini menghadirkan pakar hukum pidana, Prof DR Syaiful Bakhri, SH MH.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memberikan pandangan, permasalahan yang terjadi antara PT PML dengan Ilyas mestinya masuk ke ranah Undang-Undang Administrasi yakni hukum perdata, bukannya pidana. Sebab, bilamana ada dugaan kejahatan paling soal izin.

“Kalau sudah ada sertifikat selesai, tidak ada izin lagi. Izin sama sertifikat lebih kuat sertifikat, bahkan dibawah sertifikat ada hak ulayat itu harus diperhatikan daripada izin. Izin itu belakangan karena yang bersangkutan tidak memiliki lahan,” kata Prof DR Syaiful Bakhri, SH, MH.

Dilanjutkannya, penyidik tidak bisa sembrono dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, dalam sengketa hak milik. Apalagi, bila keduanya sama-sama memiliki alas hak yang sah, dan itu diakui oleh negara.

“Kalau ada pelanggaran izin disomasi atau dibawa ke perdata, atau sengketa atas izin. Tidak langsung pidana. Beda dengan membunuh, narkoba maupun tertangkap tangan. Pidana tidak bisa dilakukan secara sembrono seperti itu. Sengketa hak milik penyelesaiannya ke perdata. Kriminal itu, kalau ia menggarap punya orang dengan niat menguasai, kalau sendiri tentu tidak,” jelasnya.

Mengenai proses praperadilan, hal ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124.

“Ketika proses pra peradilan diterima dan mulai disidangkan, otomatis perkara pokoknya dihentikan, menunggu proses praperadilan selesai. Ketika, pemohon menang maka perkara pokoknya tidak bisa dinaikkan, dan pemohon bebas dari hal yang disangkakan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, H Indra Cahaya mengatakan timbulnya sengketa antara kliennya dengan PT PML akibat ada pembiaran dari Pemkab Muratara.

“Polisi juga terlalu gegabah dalam menyikapi permasalahan ini, lahan tumpang tindih dilarikan ke pidana. Padahal, pelanggaran atas Surat Keputusan (SK) Menteri tidak ada pidana. Makanya kita katakan gegabah,” jelasnya.

Maka dari itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggungat pihak-pihak terkait mengenai keberadaan PT PML, yakni Pemkab Muratara dan Musi Rawas, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

“Kita khawatir permasalahan seperti ini kembali terjadi, dan pemerintah kembali diam. Maka, dengan sangat terpaksa dalam waktu dekat kita akan segera menggungat instansi terkait,” imbuhnya. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita