oleh

Iwan: Warga Miskin Jangan Takut Daftar BPJS

-Lubuklinggau-493 dibaca

* 1.052.181 Orang Belum Terdaftar

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Dari 1.854.672 penduduk enam wilayah di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lubuklinggau, baru 43 persennya terdaftar menjadi peserta. Totalnya 802.491 orang. Sementara 1.052.181 orang belum terdaftar.

“Melihat fakta ini, tantangan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) memang masih berat. Namun kami tetap optimis,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, H Ichwansyah Gani, Selasa (28/11).

Ia memaparkan, di Kota Lubuklinggau dari 235.685 penduduk baru 138.268 atau 59 persennya yang terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan. 2.898 orang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Yang iuran per bulannya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Sementara di Kabupaten Musi Rawas, jelasnya, dari 413.034 penduduk 178.580 orang atau 43 % yang terdaftar. Pemkab Musi Rawas mem-back up 3.515 iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin di wilayah tersebut.

Sementara di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dari 187.179 penduduk yang ada, baru 41 % atau 76.218 yang terdaftar. Sementara program PBI APBD belum terealisasi di kabupaten ini.

“Memang tinggal Muratara yang belum terealisasi. Kami masih menunggu kabar dari Pamkab Muratara,” tutur H Ichwansyah Gani.

Sementara di Kabupaten Lahat dari 469.203 penduduk hanya 230.389 orang atau 49 % yang terdaftar. Di kabupaten ini, hanya 1.000 warga miskin yang ditanggung iurannya oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk Empat Lawang dari 391.986 penduduknya, baru 114.768 orang atau 29 % yang terdaftar.

Menurut Ichwansyah, pencapaian kepesertaan di Empat Lawang tergolong paling rendah. Terakhir, di Kota Pagaralam dari 157.585 penduduk yang ada baru 64.253 orang atau 41 % yang terdaftar. 3.094 Warga miskin di wilayah ini iuran BPJS-nya ditanggung Pemkot Pagaralam.

Menurut bapak yang akrab dipanggil Iwan ini, untuk mewujudkan Jamkesda terintegrasi dengan JKN diperlukan alokasi anggaran.

“Memang ini tidak mudah. Namun kelebihan JKN adalah biaya tetap (fixed cost) dibanding Jamkesda yang dikelola sendiri dengan biaya tidak pasti (variable cost). Kelebihan lainnya adalah Portabilitas pelayanan kesehatan, selain itu Iuran yang dibayarkan akan kembali ke Faskes milik Pemda melalui pembayaran kapitasi ke Puskesmas dan pembayaran klaim ke RSUD. Dan lebih utama lagi, dengan terintegrasi ke JKN, tidak akan ada hutang ke RSUD. Sebagaimana masalah yang dihadapi saat ini,” imbuhnya.

Ia juga memastikan, seluruh penyakit yang diderita peserta, termasuk jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia dan hemofilia ditanggung BPJS Kesehatan.

“Jadi memang tidak ada ruginya daftar jadi anggota BPJS Kesehatan. Bahkan mungkin ketika kita berada dalam kondisi ekonomi sulit, justru harus tergabung di BPJS. Sebab, dengan gabung di BPJS Kesehatan bayar iuran Rp 25.500 per bulan, seluruh urusan kesehatan kita ditanggung BPJS Kesehatan. Dan cepat atau lambat ini akan jadi kewajiban juga. Karena 2019 nanti semua penduduk di Indonesia wajib terdaftar di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Pada kesempatan kemarin, Iwan juga memberikan penjelasan detail terkait isu bahwa BPJS Kesehatan sudah tak menanggung lagi 8 penyakit katastropik. Berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat merebak, dan bahkan memicu komentar dari berbagai pihak.

“Sehingga perlu saya tegaskan, BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Informasi yang beredar itu hoaks,” tegasnya.

Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka BPJS Kesehatan akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Iwan juga mengatakan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

Ia memastikan, dalam mengambil kebijakan, pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

“Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” katanya.

Hal ini juga ditanggapi Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe.

“Saya sebenarnya belum memahami tentang wacana tersebut, namun besar harapan saya kalau BPJS tidak melakukan itu. Karena, memang kita lihat saja, banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat tentang penyakit tersebut,” kata Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Selasa (27/11).

Karena, lanjut Nanan sapaan akrabnya, delapan penyakit tersebut sedang berkembang di Indonesia, sehingga penyakit ini harus disembuhkan.

“Saat inikan masyarakat banyak sekali yang mengandalkan BPJS, sehingga kalau dihapus dari daftar tentu sangat disayangkan. Namun, walau demikian tetap saja harus menerapkan pola hidup yang sehat. Kita juga secara kontinu akan menyosialisasikan bagaimana cara menerapkan hidup sehat, supaya masyarakat terhindar terhadap penyakit-penyakit tersebut,” tuturnya.

Kemudian, produk makanan juga seharusnya ada pengawasan yang ketat, sehingga makanan yang dikonsumsi masyarakat tersebut tidak menimbulkan penyakit.

“Intinya saya tidak mendukung kalau harus dihapuskan, karena masyarakat kita masih sangat membutuhkan. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada masyarakat yang sakit tetapi tidak memiliki uang,” tutupnya. (05/12)

Komentar

Rekomendasi Berita