oleh

Iuran BPJS Kesehatan Turun

LINGGAUPOS.CO.ID– Kepala BPJS Kesehatan Lubuklinggau, Eka Susilamijaya mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan bakal turun mulai 1 Mei 2020. Hanya saja pihaknya belum bisa bicara banyak mengenai teknis penurunan iuran BPJS Kesehatan itu. “Nanti tunggu surat resmi dari pusat ya,” tuturnya, Jumat (1/5).

Kabar baik ini ternyata sangat dinantikan oleh peserta.

“Ya, kami sangat menunggu-nunggu iuran BPJS Kesehatan kembali seperti semula Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk kelas 3,” jelas pria inisial AN (31) kepada Linggau Pos, kemarin.

Ia sengaja tak mau membayar iuran April 2020, mengingat tarif yang berlaku masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Kelas III Rp42.000, Kelas II Rp110.000 dan Kelas I Rp160.000.

“Beberapa waktu yang lalu banyak yang komplain mengenai tarif BPJS Kesehatan ini. Karena, walaupun kenaikannya sudah dibatalkan MA (Mahkamah Agung, red). Namun, belum ada tindak lanjutnya mengenai putusan tersebut. Jadi kami masih menunggu kepastiannya jadi turun atau tidak,” jelas AN.

Hingga Jumat (1/5), AN belum membayar iuran BPJS Kesehatan untuk tujuh anggota keluarganya.

“Saya masih menunggu keputusan resmi terkait hal ini,” jelasnya.

Setelah nanti ada kejelasannya terkait iuran untuk peserta BPJS Kesehatan, ia akan segera melakukan pembayaran, terhadap tujuh orang tanggungannya.

“Sejak awal niat kita baik. Tapi, kalau tidak ada kejelasan terkait putusan MA seperti ini, bukannya kita tidak mau bayar. Hanya menunggu keputusan yang inkrach, sehingga diketahui berapa nominal sebenarnya yang harus dibayar,” ungkapnya.

Sementara BPJS Kesehatan Empat Lawang, Jerry Ardhan saat dikonfirmasi membenarkan saat ini iuran BPJS Kesehatan kembali normal.

Hal tersebut kembali mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu sebesar Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3. Terlaksananya aturan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi pada bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” papar Jerry.

Penurunan tarif iuran ini berlaku untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Karena itu, untuk peserta yang sudah membayar iuran April 2020 sesuai dengan Perpres 75/2019 sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2 dan Rp42.000 untuk kelas 3 akan dikembalikan sisanya pada tagihan Mei 2020.

Dengan kata lain, tagihan pada Mei akan berkurang sesuai dengan sisa pengembalian April 2020. Sedangkan untuk iuran yang sudah dibayarkan pada Januari sampai Maret 2020 tak akan diganti kelebihannya.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” jelas Iqbal.

Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem Teknologi Informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Iqbal berharap per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.

Kata dia, pada prinsipnya BPJS Kesehatan ingin pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan Covid 19,” jelas Iqbal.

Iqbal menjelaskan, apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Dia juga mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi Covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan.

Iqbal juga menekankan, penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

Kata dia, pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah (pusat dan daerah).

“Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada presiden,” imbuhnya.(*)

Artikel ini sudah diterbitkan di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul”Iuran BPJS Kesehatan Turun”

Rekomendasi Berita