oleh

Iuran Bebani Pemda, Peserta BPJS Boleh Turun Kelas

LINGGAU POS ONLINE– Per 1 Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan diprediksi bakal naik. Iuran kelas 1 dari Rp80.000 jadi Rp160.000 per jiwa. Iuran kelas 2 dari Rp51.000 jadi Rp110.000 per jiwa dan iuran kelas 3 dari Rp25.500 jadi Rp42.000 per jiwa.

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penanggung jawab iuran peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) mengaku terbebani dengan situasi ini. Meski KIS PBI APBD masuk kategori iuran kelas 3, namun tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan Pemda untuk meng-cover jaminan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani membenarkan hal ini. Diungkapkan Rahman Sani, tahun 2019 dengan peserta BPJS yang ditanggung pemerintah sebanyak 49.000 jiwa, Pemkot Lubuklinggau menganggarkan Rp17 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Kedepan artinya bisa dua kali lipat dari yang kita anggarkan tahun ini. Pasti membebani daerah. Tetapi karena ini program prioritas, maka tetap didukung. Hanya saja kita berharap, untuk kelas 3 tidak ada kenaikan tarif,” ungkap H Rahman Sani.

Ia akan segera membahas masalah ini dengan Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe. Karena mau tidak mau pemerintah harus menyikapi, kenaikan iuran BPJS yang signifikan ini.

“Ya kemungkinan bisa kita sikapi anggarannya pada APBD Perubahan 2020, karena APBD induk 2020 sudah ketok palu,” lanjutnya.

Kedepan ditegaskan Rahman Sani, Pemkot Lubuklinggau lebih selektif dalam menetapkan penerima BPJS gratis.

“Karena meskipun iuran BPJS naik, program kita tidak setop bahkan akan kita tambah lagi. Selektif yang kami maksud, sebelum ditetapkan, maka peserta yang memanfaatkan BPJS gratis ini betul-betul untuk warga Kota Lubuklinggau yang tidak mampu. Jika ada peserta BPJS gratis ternyata mampu, kita arahkan ke mandiri,” tegasnya.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, Cikwi.

Menurut Cikwi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat warga yang tadinya jadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, ingin migrasi jadi peserta BPJS Gratis program Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Padahal, program ini hanya untuk warga Kota Lubuklinggau yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri, atau warga Kota Lubuklinggau yang kurang mampu.

“Ya kalau punya Android dan perokok aktif, tidak masuk kategori. Mereka beli Android dan rokok saja mampu, masa mau berhenti dari peserta BPJS mandiri. Kedepan, program ini tidak kita berikan kepada warga yang memiliki Android dan perokok aktif,” tegas Cikwi.

Peserta Mandiri Tak Bisa Migrasi ke PBI

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lubuklinggau AH Ritonga mengatakan, data peserta KIS PBI APBD Kota Lubuklinggau saat ini diambil dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester 2 Tahun 2018.

Ritonga menambahkan tugas Dinsos memvalidasi data yang ada dengan hasil pendataan BPS tahun 2015 dan mengusulkannya melalui program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) milik Pusdatin. Untuk menjadi database orang kurang mampu harus melakukan pengecekan ke rumah yang bersangkutan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

“Adapun penambahan warga langsung dari pusat bukan usul dari daerah terkecuali kalau ada informasi dari BPJS perihal permohonan data penambahan warga untuk program KIS. Setelah itu kita usulkan warga yang kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan,” tuturnya.

Di samping itu, untuk masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki KIS mandiri dan tidak mampu membayar lagi atau dulunya dibiayai perusahaan tapi di PHK perusahaan, sampai saat ini belum bisa migrasi ke KIS yang dibiayai APBD kota. Mengingat kemampuan daerah dan kebijakan kepala daerah atau lebih tepatnya karena BPJS sudah MoU dengan Dinkes.

“Bagi seluruh masyarakat yang sudah memiliki KIS, tidak bisa keluar dari KIS selama program ini masih ada. Bagi yang tidak membayar akan terus terhutang. Ini kebijakan pemerintah pusat dan berlaku di seluruh Indonesia. Terakhir untuk seluruh perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk masuk dalam program KIS ini dan akan dibiayai oleh perusahaan,” tegasnya.

Warga Miskin Diminta Aktif Lapor

Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Musi Rawas (Mura), Agus Susanto didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, Lissilawati menjelaskan ada 151.931 jiwa (43.807 KK) warga Mura terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT).

Lis menjelaskan, setiap masyarakat yang masuk BDT dipastikan dapat program Bantuan Sosial (Bansos) dan masuk dalam peserta KIS APBI APBD Pemkab Mura.

“Besar kemungkinan yang masuk BDT dapat jaminan kesehatan. Tapi, datanya bukan pada kita, kita hanya rekomendasi saja,” jelasnya, Kamis (19/12).

Oleh karena itu, pihaknya membuka celah untuk masyarakat miskin yang tidak terdata di BDT untuk berobat gratis. Syaratnya, dengan membawa fotokopi KTP dan KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa/kelurahan.

“Nanti, kita rekomendasikan untuk mengikuti layanan pengobatan gratis. Tapi hanya satu kali. Jadi, untuk yang mampu kita sarankan masuk BPJS mandiri. Namun, khusus yang tidak mampu kita menyarankan masuk dalam BDT, dengan ke aparatur pemerintah setempat,” jelasnya.

“Jangan takut, tidak ada kuota untuk basis BDT berdasarkan Musdes. Jadi, laporkan saja ke pemerintah setempat, agar bisa dimasukkan dalam Musdes yang dilakukan setahun empat kali,” imbuhnya.

Laporan Riena Fitriani Maris/Rina/Aan Sangkutiar

Rekomendasi Berita