oleh

Isu Impor dan Stabilitas Harga Pangan Bakal Jadi isu Dominan

Debat Capres-Cawapres 2019

JAKARTA – Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 akan berlangsung pada Kamis (17/1) malam. Salah tema debat pada bulan depan, 17 Februari 2019, yakni mengangkat masalah pangan. Dalam debat itu, isu impor pangan dan stabilitas diperkirakan akan menjadi dominan saat debat.

Pengamat Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mencatat, kedua isu tersebut akan dominan dalam debat Capres-Cawapres nanti. Menurut dia, walaupun dua isu itu akan dominan namun jangan mengabaikan terkait kesejahteraan petani.

“(Ini) kadang-kadang berbenturan dengan program masing-masing Capres. Ada yang program pangan murah. Ini kan berbenturan upaya untuk kesejahteraan petani,” ujar dia saat dihubungi Fajar Indonesi Network (FIN), Rabu (16/1).

Dia mencontohkan, negara Sudan rusuh gara-gara menurunkan harga roti. Karena itu, catatan penting bagi Capres harus bisa mengharmonisasi antara upaya stabilitasi pangan dengan peningkatan kesejahteraan petaniguna menjaga harga pangan stabil.

“Jadi bukan menurunkan. Salah besar ada calon menurunkan harga agar menjadi murah,” kata dia.

Lalu, sambung dia, bagaimana di Pulau Jawa bisa dipertahankan sebagai lumbung pangan. Karena selama ini pemerintah hanya konsentrasi pada impor pangan. Catatan dia, ini juga akan diangkat dalam debat Capres.

“Jawa itu dikenal pulau yang sangat dominan untuk produksi pangan karena tingkat kesuburannya paling tinggi di Indonesia. Di pulau jawa kuat di sektor perkebunan. Untuk itu Jawa dipertahankan sebagai lumbung pangan,” papar dia.

Dan, juga kata dia, harus diingat diversifikasi pangan. Yang dimaksud diversifikasi pangan, selama ini pemerintah tidak ada upaya untuk menurunkan impor gandum. Diketahui, Indonesia salah satu importir terbesar gandum.

“Ini harus ada upaya pemerintah untuk menurunkan (importir gandum). Sekarang ini yang terjadi peningkatan konsumsi gandum sekitar 25 persen. Itu bagi saya ambang krisis. Ini bahaya,” ucap dia.

Jadi, menurut dia, pemerintah harus meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan, termasuk padi.

“Saat ini yang dilakukan (pemerintah) gagal untuk meningkatkan produktivitas pangan terutama padi,” ujarnya.

Lantas menurut dia yang utama saat ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Jika klaim pemerintah sektor pangan telah menurunkan angka kemiskinan adalah tidak tepat.

“Penurunan kemiskinan karena ada dana desa yang menyumbang, program sosial, bantuan non tunai dan lain-lainnya. Itu relatif menyumbang menurunkan kemiskinan,” pungkas dia.(din/fin)

Rekomendasi Berita