oleh

Isi Medsos, Serang Personal

Jelang Pilpres, Hoaks Makin Menakutkan

JAKARTA – Jelang perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, berbagai informasi tentang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beredar. Informasi yang ada mayoritas menyerang personal bukan kinerja atau pun program kandidat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kondisi ini pemilih yang terkena imbasnya. “Emosi mereka diaduk-aduk dengan aneka isu personal calon yang belum jelas kebenarannya,” terang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (9/1).

Kalaupun ada percakapan tentang kinerja, itu hanya sebatas untuk menimbulkan kemarahan publik, belum dimaksudkan untuk mencari alternatif solusi yang berbasis fakta. Ruang publik diwarnai dengan perdebatan yang tidak bermutu.

“Gejala post-truth agaknya tengah merasuki pemilu kita. Gejala yang sama dengan pilpres terakhir di Amerika yang dimenangkan Donald Trump pada 2016,” paparnya.

Definisi ini, lanjut dia mengandung pengertian bahwa post-truth adalah situasi ketika fakta obyektif kurang berpengaruh terhadap opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.

Ditambahkan Burhanuddin, kecepatan peredaran informasi melalui media sosial ini bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, informasi yang beredar dengan cepat bernilai positif dalam kondisi tertentu, seperti misalnya saat darurat. “Kecepatan informasi sampai ke tangan konsumen berita juga menjadi salah satu target utama kerja media massa selama ini,” imbuhnya.

Akan tetapi, di sisi lain, jika informasi yang beredar cepat ini adalah miinformasi, atau informasi yang salah, maka semakin banyak pula orang yang percaya pada misinformasi ini. “Jika di media massa misinformasi ini bisa diralat dan jelas pertanggungjawabannya, maka tidak demikian adanya di media sosial,” imbuhnya.

Saat ini, hoaks menjadi hal yang akrab bagi pemilih di Indonesia. Hoaks masuk ke ruang privat pemilih melalui media sosial. Hoaks bahkan naik kelas menjadi topik bahasan di media massa hingga menjadi wacana publik. “Beredarnya hoaks tak jarang memaksa pihak berwenang untuk turun tangan melakukan intervensi untuk menangkis hoaks,” timpalnya.

Hoaks dalam konteks Pilpres 2019 berisi aneka informasi mengenai kedua kubu pasangan capres-cawapres, baik berupa serangan, pembelaan, maupun klaim prestasi di masa lalu.

Akan tetapi, hoaks yang paling sering dan lama beredar biasanya terkait dengan isu personal calon presiden. Isu personal lebih mudah membangkitkan emosi dan lebih merugikan pemilih karena keluar dari konteks kebijakan yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemilih.

“Tujuan hoaks terkait isu personal tidak lain adalah untuk mempengaruhi pemilih agar memilih capres tertentu atau menggoyahkan keimanan politik pemilih agar mengalihkan dukungan ke capres lain,” paparnya.

Akan tetapi, dari beberapa survei terakhir, pemilih tampak sudah memiliki sikap partisan. Pemilih tampak sudah memiliki preferensi tentang capres-cawapres yang mereka dukung.

Hasil-hasil penelitian di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa pemilih yang telah memiliki sikap partisan berupa dukungan pada kandidat tertentu akan terdorong untuk memperhatikan dan mempercayai informasi yang mendukung sikapnya, dan sebaliknya, menolak dan tidak percaya pada informasi yang bertentangan dengan sikapnya.

Keresahan berita hoaks juga diungkapkan Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arief Rosyid, yang mengaku pernyataan tersebut ia sampaikan berdasarkan pengalamannya

Arief menyebut sekelaas profesor-pun juga menyebarkan hoaks.”Sehingga jangan heran bila hoaks juga merambah efeknya sampai ke tingkat mahasiswa yang notabene terdidik,” ungkap Arief.

Sementara itu, Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jakarta Ardy Mbalembout mengatakan di masa kampanye saat ini warga harus bisa membedakan kampanye hitam dengan kampanye negatif. Menurut dia, kampanye negatif diperlukan untuk melihat rekam jejak seseorang secara keseluruhan.

Ardy menjelaskan, perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negatif adalah sebuah fakta dan fiksi. Kampanye hitam sebuah fiksi atau tidak berdasar, sedangkan kampanye negatif adalah sebuah fakta.

“Kegiatan kampanye hitam (black campaign) menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik sehingga ini dilarang oleh undang-undang. Kampanye negatif tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasarkan fakta,” ujar Ardy. (fin/ful)

Rekomendasi Berita