oleh

IPLC PT SAS Masih Diproses

LINGGAU POS ONLINE –Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas (Mura), DLH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sucofindo Palembang, limbah PT Selatan Agung Sejahtera (SAS) cukup baik. Maka DLH Kabupaten Mura dalam waktu dekat akan melakukan kajian, terkait pengajuan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke perairan umum, yang diajukan PT SAS ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mura.

Kepala DLH Mura, Hermeruddin didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Yanuar Saleh mengatakan kalau pihaknya telah melakukan rapat persiapan terkait pemaparan hasil uji di tiga laboratorium terhadap perusahaan pengelolaan Crude Palm Oil (CPO).

“Kita sudah rapat persiapan, dan dalam waktu dekat akan dilakukan rapat kajian teknis, terkait pengajuan IPLC yang dilakukan PT SAS,” katanya, Kamis (15/8).

Yanuar menjelaskan, memang DLH tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IPLC yang diajukan PT SAS yang berada di Desa Petunang, Kecamatan Muara Beliti. Namun, syarat untuk mendapatkan IPLC harus melalui uji laboratorium terlebih dahulu oleh DLH. Hal ini dilakukan, supaya limbah cair yang nantinya akan dibuang ke perairan umum tersebut tidak merusak biota air.

“Kita tidak serta merta merekomendasikan layak dan tidak layak. Kalau limbah yang dihasilkan tidak layak, ya dengan berat hati kita rekomendasikan tidak layak ke DPMPTSP,” jelasnya.

Langkah tersebut dilakukan, bukannya untuk mempersulit perusahaan untuk mendapatkan IPLC. Namun, terlebih untuk menjaga kelestarian lingkungan air yang akan dilewati limbah tersebut. Bahkan, hal ini bukan hanya berlaku terhadap perusahaan yang baru mengajukan IPLC. Tapi, berlaku untuk semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Mura, termasuk perusahaan yang sudah memiliki IPLC.

“Sebelumnya, kita telah melakukan penghentian aktivitas terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan. Sanksi yang sama, berlaku untuk semua perusahaan yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peko, Andi mengatakan dalam melakukan kajian teknis terhadap pengajuan IPLC, hendaknya DLH selektif dan tidak tebang pilih. Ketika, dirasa belum memenuhi syarat untuk mendapatkan IPLC, rekomendasi yang dikeluarkan ke DPMPTSP harus tidak layak.

“Jangan ada tebang pilih, semuanya harus diberlakukan sama,” katanya. (aku)

Rekomendasi Berita