oleh

Inspektorat ‘Banjir’ Pengaduan Masyarakat

Tindak Lanjuti Perbup Mura No. 53/2017

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Mura) ‘kebanjiran’ laporan dari masyarakat. Pengaduan secara tertulis ini disikapi pihak Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Musi Rawas No. 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat.

Sebelumnya, pihak Inspektorat telah lakukan sosialisasi Perbup Musi Rawas No. 53/2017 di hadapan wartawan, LSM, dan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Lantas pengaduan apa saja yang disampaikan warga? Inspektur Musi Rawas, Alexander Akbar menyebutkan sejak sosialisasi dilaksanakan pihaknya sudah banyak laporan disampaikan kepada pihaknya. Sedikitnya ada 40 pengaduan diterima pihak Inspektorat.

“Pengaduan itu antara lain pertama berkenaan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dilakukan oknum kades. Dan materi pengaduan warga itu sama berkenaan dengan penggunaan DD di lapangan. Kedua, pengaduan tentang kehilangan kendaraan inventaris. Lalu pengaduan ketiga, dugaan pungli di desa dan sekolah-sekolah. Selanjutnya pengaduan keempat, ada oknum Sekretaris Camat (Sekcam) yang menjadi wartawan,” jelas Alexander Akbar ditemui Linggau Pos di ruang kerjanya, Senin (13/11).

Lebih lanjut Alexander Akbar menyebutkan bahwa pengaduan atau laporan masyarakat ini direspon pihaknya, dan sesuai dengan Perbup Musi Rawas No. 53 Tahun 2017 dilakukan pemeriksaan, meskipun diakui Alexander Akbar, stafnya terbatas.

“Kita tindaklanjuti meskipun SDM kita terbatas, tetapi secara bertahap laporan yang sudah diserahkan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing bagian. Jika berkaitan dengan tindak pidana akan kita sampaikan ke Kejaksaan, karena Inspektorat tidak memproses tindak pidana,” papar Alexander Akbar.

Ia menyitir di dalam Pasal 5 Perbup Musi Rawas disebutkan tahapan pengaduan itu dimulai dengan penelaah pengaduan, setelah itu baru penanganan pengaduan dimaksud.

Lalu pemeriksaan dibuat laporan hasil pengaduan.

“Kita tidak serta merta lakukan ekspos, tapi mesti verifikasi juga dengan mengundang pihak terkait untuk paparkan apa laporan itu memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak. Jika ada baru kita serahkan ke Kejaksaan. Yang jelas Inspektorat hanya memeriksa dari sisi administrasi, dan nanti diteruskan kembali pemeriksaan secara intensif. (01)

Komentar

Rekomendasi Berita