oleh

Ini Penjelasan Rektorat IAIN Curup Setelah Didemo Mahasiswa

LINGGAU POS ONLINE – Ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Selasa (10/12) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung rektorat IAIN Curup sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 12.30 WIB.

Beberapa hal yang menjadi tuntutan mahasiswa yakni mengenai adabya biaya pembuatan kartu perpustakaan yang awalnya Rp15 ribu kemudian naik menjadi Rp200 ribu. Namun setelah diprotes kembali turun menjadi Rp15 ribu per mahasiswa baru.  Sedangkan mahasiswa baru yang sudah terlanjur membayar Rp200 ribu itu sampai sekarang uangnya belum dikembalikan.

Dalam orasinya, salah satu orator Ahmad Aidil Fitra juga mempertanyakan dana hibah dari Pemprov Bengkulu Rp2 miliar. Serta mangkraknya pembangunan akademik centre yang menelan anggaran Rp26 miliar hingga kekurangan ruang belajar dan keamanan kampus yang tidak terjamin karena seringnya helm mahasiswa hilang.

“Kalau di tempat lain orang wisuda pakai gedung karena kami membayar juga kuliah disini, tapi di IAIN kita wisuda kayak orang hajatan pakai tarup yang kalau hujan bocor. Belum lagi helem kami banyak yang hilang dan banyak jurusan yang tidak memiliki ruang belajar,” serunya.

Mahasiswa yang berorasi di halaman gedung tersebut sempat emosi karena hingga pukul 11.20 WIB tidak ada pimpinan perguruan tinggi islam negeri itu yang menemui mereka. Sedangkan audiensi yang melibatkan beberapa perwakilan mahasiswa dan wakil rektor II IAIN Curup Hamengkubuono tidak kunjung selesai.

Hamengkubuono akhirnya baru turun menemui para demonstran sekitar pukul 11.45 WIB dan menjelaskan hasil pertemuan mereka dengan para perwakilan mahasiswa. Hameng menjelaskan bahwa tahun 2019 ini IAIN Curup mendapatkan DIPA sebesar Rp85 miliar. Kemudian mendapatkan hibah dari Pemprov Bengkulu sebesar Rp2 miliar yang digunakan untuk melakukan pembelian tanah sebagai perluasan lahan kampus IAIN Curup.

Kemudian, tahun ini sebenarnya IAIN Curup juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 17,1 mikiar untuk pembangunan gedung yang mangkrak tersebut. Namun karena tidak terpakai maka dananya dikembalikan lagi ke pusat. Mengingat kasus bangunan itu masih ditangani oleh Polda Bengkulu. Nanti kalau sudah selesai prosesnya akan dilanjutkan lagi.

“Kalau terkait PNBP perpustakaan secara hukum sah dilakukan. Tapi karena ada beberapa mahasiswa minta ditelaah kembali apakah bisa diteruskan, ditambah atau diturunkan kita masih menunggu.  Kepada mahasiswa sebanyak enam orang yang sudah menyetor ke kas negara silahkan sampaikan ke kami dengan bukti setor nanti dikembalikan,” ujar Hameng.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan pembangunan masjid kampus yang tak kunjung terlaksana. Menurut Hameng, proses pembangunan masjid tersebut SK-nya sudah dimeja rektor. Tapi ada dua masalah, apakah tetap di masjid lama atau ke belakang. kalau di tempat lama tidak sesuai renstra 10 tahun kedepan karena nanti akan dijadikan lapangan terbuka dan bangunannya harus dihancurkan. Sedangkan kalau di belakang akses masyarakat susah. Proses pembangunan ini tidak ada anggaran dari negara namun swadaya dan sejauh ini belum ada yang siap gajinya di potong.

Masih menanggapi tuntutan mahasiswa, Hameng menjelaskan tentang adanya biaya TOEFL sebesar Rp300 ribu. Menurutnya itu hanya untuk mahasiswa yang ikut pelatihan, kalau untuk yang hanya belajar biasa saja cukup membayar seperti semula Rp75 ribu tanpa ada paksaan mengikuti pelatihan.

“Kalau soal prasana kalau mau baik maka UKT-nya harus dinaikkan atau jumlah mahasiswanya harus diperbanyak lagi maka pemasukan kampus juga banyak. Tapi untuk menaikkan SPP itu tidak mungkin karena kami tahu kondisi ekonomi sekarang sedang sulit,” lanjutnya.

Menurut Hameng, di IAIN Curup ini banyak yang tidak standar. Misalnya pejabat wakil rektor saja masih menggunakan mobil dinas jenis Avanza. Kemudian direktur pasca sarjana yang tidak ada mobnas karena anggaran kita terbatas.

Lalu untuk keterbukaan anggaran DIPA menurutnya tidak bisa diberikan kepada mahasiswa. Karena memungkinkan adanya revisi, sehingga jika tidak memegang semua revisi makabisa terjadi perselisihan anggaran. “Mengenai dana hibah Rp 2 miliar itu sedang berproses dan hari Rabu ini akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui harganya,” ia menjelaskan.

Sementara itu kepada awak media usai menemui mahasiswa, Hamengkubuono mengaku tidak banyak tahu soal pembangunan gedung akademik centre tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gedung yang dibangun sejak 2017 itu tidak selesai hingga batas waktu tahun 2018 dan perpanjangan waktu hingga Februari 2019 dan kemudian di putus kontraknya.

Selanjutnya kasus itu kini ditangani oleh Polda Bengkulu. Ia juga enggan memberikan banyak keterangan terkait gedung yang mangkrak tersbeut karena mengaku tidak banyak tahu.

“Saya tidak tahu total anggarannya berapa dan kasusnya sampai mana. Tapi informasinya sedang ditangani oleh Polda Bengkulu dan dari anggaran yang ada itu menyisakan Rp 17 miliar yang tidak terserap,” ungkap Hameng.

Ia menambahkan, bangunan itu direncanakan untuk kegiatan besar seperti wisuda hingga kegiatan besar lainnya karena bisa menampung hingga 4 ribu orang tempat duduk. “Bentuknya seperti GOR itu, karena pakai tribun. Tahun ini kita punya anggarannya tapi selama masih diselidiki Polda tidak bisa dilanjutkan makanya uangnya dikembalikan lagi ke pusat,” tutup Hameng.

Kemudian, dari penelusuran wartawan di lokasi gedung yang mangkrak tersebut diketahhui bahwa pembangunan gedung itu dianggarkan sebesar Rp 26.074.800.000 dan dikerjakan oleh PT. Laboa Nusantara dengan waktu kontrak mulai 10 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018. (*)

Sumber: Musirawas Ekspres

Rekomendasi Berita