oleh

Ini Kata KPK Soal Viral Sales Pilkada di Musi Rawas

LINGGAUPOS.CO.ID – Beberapa waktu lalu sempat viral, adanya sales Pilkada di Musi Rawas. Ternyata sales ini bisa ditindak, begitu juga dengan pasangan calon jika memang terbukti melakukan pelanggaran pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hal ini dijelaskan DR Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M.Hum selaku narasumber Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Kamis (22/10/2020) bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), saat menjawab pertanyaan Calon Bupati Musi Rawas Nomor urut 2, H Hendra Gunawan

Webinar Nasional Pilkada Berintegritas ini diikuti Paslon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dari Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Banten.

Secara rinci DR Rudyanti Dorotea Tobing, yang Komisioner Bawaslu Provinsi Kalteng mengungkapkan, Sales Pilkada dapat ditindak Pidana Hukum jika melakukan pelanggaran pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Isinya menyatakan pada ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta paling banyak Rp1 milyar.

“Lalu pada ayat (2) menyatakan bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” kata DR Rudyanti Dorotea Tobing saat memberikan penjelasan dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas.

Sementara Cabup H Hendra Gunawan dan Cawabup H Mulyana mengikuti Webinar Nasional Pilkada Berintegritas di kediaman masing-masing dengan begitu khusyuk. Dalam kesempatan tersebut H Hendra Gunawan mengajukan dua pertanyaan yang langsung mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari nara sumber.

Pertanyaan pertama, apakah penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dan juga masyarakat selaku pemilih turut diawasi oleh KPK?

Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan terkait “Sales Pilkada” yang diduga melakukan pelanggaran terindikasi “Money Politik” dan tidak mengikuti aturan dan zona wilayah yang ditetapkan oleh KPU, tentunya ini dapat merusak komitmen Pilkada berintegritas,” tegas Cabup nomor urut 2 H Hendra Gunawan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Alexander Marwata memberikan apresiasi. Dirinya sangat setuju bahwasanya tak hanya pasangan calon saja yang dituntut memiliki integritas, namun penyelenggara pemilu juga harus mempunyai integritas.

“Dan begitu juga dengan konsituennya (pemilih, red). Tentu hal tersebut juga masuk dalam pengawasan dari KPK. Pengawasan KPK kita menggunakan mata dan telinga masyarakat, menindaklanjuti atas laporan-laporan yang diterima,” papar Alexander Marwata.

Webinar Nasional Pilkada Berintegritas sendiri ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas Calon Kepala Daerah. Cabup dan Cawabup H Hendra Gunawan-H Mulyana langsung membubuhkan tandatangan dalam Pakta Integritas tersebut.

Secara rinci ada sembilan poin dalam Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut. Calon Kepala Daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak melakukan politik uang dalam Pilkada, mendukung upaya Pendidikan Antikorupsi, Penindakan dan Pencegahan Korupsi.

Kemudian patuh melaporkan LHKPN dan menolak Gratifikasi, membuat visi, misi program mencerminkan semangat antikorupsi, peduli kepada pemilih, merakyat dan berpihak pada keadilan.

Selanjutnya menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme, bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya serta berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas. (*)

Rekomendasi Berita