oleh

Ingatkan Parpol Soal Laporan Sumbangan Dana Kampanye

MUSI RAWAS – KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), kembali mengingatkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk melaporkan sumbangan dana kampanye ke pengurus Partai Politik (Parpol). Para Caleg harus melaporkan secara rinci setiap penerimaan sumbangan, mulai dari mana dana kampanye itu masuk.

Selanjutnya, dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja, karena semua yang berkaitan dengan pendanaan kampanye mesti dibuat laporan yang jelas. Demikian, disampaikan ketua KPU Kabupaten Mura, Ach Zaein, Rabu (5/12).Kemudian, setelah penerimaan dana sumbangan dilaporkan ke Parpol, lalu oleh Parpol dana tersebut dilaporkan ke KPU.

Namun, pada Pemilihan Presiden (Pilpres), laporan dibuat oleh tim kampanye, dan dipertanggungjawabkan oleh pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Selanjutnya, untuk pemilu anggota DPD, laporan dibuat oleh masing-masing calon anggota DPD, karena mereka maju sendiri-sendiri, karena maju sebagai perwakilan daerah atau senator.

“Beda dengan Caleg, baik DPR, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota dibuat Parpol, bukan oleh Caleg,” kata Ach Zaein.

Tapi, karena sumbangan dan kampanye kerap diterima langsung oleh Caleg, maka Caleg harus menginformasikan penerimaan dan pengeluaran kampanyenya ke Parpol. Karena, aliran dana kampanye ini akan diaudit, terhadap semua kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye.

Jadi, seluruh peserta kampanye baik itu Parpol, calon anggota DPD hingga tim kampanye Capres harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

“Laporkan setiap penerimaan sumbangan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” jelasnya.

Terpisah Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim mengatakan hal yang sama, agar seluruh peserta pemilu, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, dengan melaporkan penerimaan sumbangan dan akampanye tepat waktu. Mengenai tahapannya, sesuai Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019, pada 23 September-1 Januari 2019 periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian, pada 2 Januari 2019 penyampaian LPSDK ke KPU, oleh KPU LPSDK tersebut langsung diumumkan.

Kemudian, tiga hari setelah penetapan peserta Pemilu sampai 25 April 2019 penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU. Lalu, pada 2 Mei hingga 31 Mei 2019 dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). 1 Juni hingga 7 Juni, hasil audit tersebut disampaikan ke KPU, selanjutnya 1 Juni-10 Juni pengumuman hasil audit.

“Ada beberapa item yang harus diperhatikan peserta Pemilu, karena peserta Pemilu tidak boleh menerima sumbangan dari pihak asing, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya milik pemerintah. Kalau itu ditemukan, sumbangan harus dikembalikan ke kas negara,”jelasnya. (aku)

News Feed