oleh

Ingatkan Parpol dan Caleg Patuhi Aturan Kampanye

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (Mura) koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Khoirul Anwar meminta Partai Politik (Parpol) mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Seperti, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Parpol, untuk dilaporkan ke KPU 15 April 2019 mendatang.

“Caleg harus melaporkan setiap dana yang dikeluarkan untuk kampanye ke Parpol, termasuk penerimaan sumbangan, baik dari perseorangan maupun badan usaha swasta,” kata Khoirul Anwar, Kamis (11/10).

Menurut Khoirul sapaan akrab dari Khoirul Anwar, pelaporan harus dilakukan agar tidak jadi temuan dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab, setiap dana yang dikeluarkan untuk kampanye, berikut sumbangan yang diterima akan diaudit KAP. Hasil audit nanti, bila tidak layak dikhawatirkan dapat merukan Caleg yang bersangkutan, dan bisa menghambat proses pelantikan ketika terpilih sebagai legislator di periode 2019-2014.

“Laporan setiap dana yang dikeluarkan, mulai dari pembuatan baliho, spanduk, brosur maupun yang lainnya ke Parpol, untuk dilaporkan ke KPU,” jelasnya.

Selain melaporkan dana yang digunakan untuk berkampanye, Caleg melalui Parpol juga harus melaporkan akun media sosial (Medsos) ke KPU, maksimal satu Parpol melaporkan sepuluh akun Medsos. Nantinya, akun Medsos ini digunakan untuk memublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan Parpol maupun Caleg selama masa kampanye, mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Ini berdasarkan Peraturan KPU No. 23, 28 dan 33 tahun 2018 tentang Kampanye.

“Jadi, kalau ada akun bodong yang digunakan untuk kampanye, akan dilakukan tindakan tegas mulai teguran lisan, tertulis hingga pemblokiran terhadap akun tersebut,”tegasnya.

Namun, kalau ada Parpol maupun Caleg yang melakukan pemasangan iklan di media cetak, online dan elektronik. Bawaslu Mura akan mengeluarkan surat rekomendasi yang dilayangkan ke Parpol maupun Caleg, untuk menghentikan penayangan. Tapi, kalau penayangan tetap dilakukan, atau iklan tidak turun juga maka Bawaslu akan melakukan kajian dengan membawa kasus ke ranah pidana. Karena, masa pemasangan iklan sudah diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye. (aku)

Rekomendasi Berita